Daerah
More
KUTIM — Fraksi Demokrat DPRD Kutim menyambut baik inisiatif pemerintah daerah (Pemda) ihwal rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Pernyataan itu dilayangkan Anggota Fraksi Demokrat, Yusri Yusuf, saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna ke-39, Selasa 24 Juni 2025.
Pun demikian, dia meminta agar dalam penyusunannya, dilakukan secara proporsional. Jangan sampai malah membebani rakyat.
Baca Juga: 
Prayunita Utami Minta Pemerintah Kembangkan Fasilitas Pro Perempuan Untuk Tingkatkan Daya Saing
"Harus dilakukan secara proporsional dan tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah,” tandasnya.
Yusri menambahkan, tarif pajak dan retribusi harus melihat kemampuan masyarakat. Harus realistis kata dia.
Jangan sampai, Perda ini nantinya, hanya menjadi beban tambahan bagi warga.
“Harus ditentukan secara realistis. Tidak melebihi kemampuan masyarakat, dan tidak menimbulkan beban tambahan yang tidak proporsional,” tuturnya.
Lebih jauh, Yusri mengingatkan agar dalam menyusun regulasi ini semua pihak benar-benar teliti.
Jangan sampai bertentangan dengan Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah.
Utamanya, kata dia, ihwal bahan evaluasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan terkait Perda sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023.
“Ini harus disesuaikan,” tandasnya.
Dia mencontohkan seperti penyempurnaan redaksional sejumlah pasal, layanan pada retribusi jasa umum pada pelayanan kesehatan di RS Kudungga (beberapa layanan dihapus dan beberapa layanan direlokasi).
Termasuk layanan pada retribusi jasa umum pada pelayanan kesehatan di Puskesmas (beberapa layanan dihapus).
Kemudian beberapa layanan pada retribusi jasa umum pada pelayanan pasar direlokasi.
“Beberapa layanan pada retribusi jasa usaha pada penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya,” pungkasnya. (*)
