BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
Penghargaan opini WTP tersebut merupakan kali ke-11 secara berturut-turut diraih oleh Pemkot Bontang. Atas pencapaian ini, seluruh fraksi di DPRD Kota Bontang, memberikan apresiasi.
Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Winardi menyatakan bahwa sematan yang diberikan BPK merupakan bukti nyata Pemkot Bontang sudah mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Pernyataan itu disampaikan Winardi dalam pendahuluannya membacakan Pandangan Fraksi PDIP atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, dalam Rapat Kerja DPRD Bontang, Selasa 10 Juni 2025.
"Ini mencerminkan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik, juga memberikan keyakinan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan telah digunakan secara tepat dan efisien mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Bontang," ucapnya.
Senada disampaikan oleh Fraksi PKB, l bahwa ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. “Dan menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik," ucap Bonnie Sukardi dari fraksi PKB.
Sementara itu, menurut Fraksi Amanat Demokrat Bergelora, yang diwakili Arfian Arsyad, bahwa raihan WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan hal yang begitu membanggakan. “Setidaknya menjadi salah satu indikator positif, perbaikan dalam manajemen keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang.”
Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong agar perolehan WTP ini terus dikembangkan. Artinya, jangan berpuas diri. Sebab masih banyak tantangan ke depannya.
“Kiranya dengan ini rakyat semakin mendorong kita untuk senantiasa terus-menerus melakukan perbaikan sebagaimana mestinya," kata Sem Nalpa mewakili Fraksi Gerindra.
Di samping itu, Alfin Rausan Fikry, yang mewakili Fraksi Golkar meminta agar Pemkot tetap berkomitmen mempertahankan opini WTP ini.
Sehingga komitmen itu jadi pendorong pemerintah bekerja keras lagi memajukan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui pembangunan Kota Bontang dari segi sumber daya manusia dan pembangunan, infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana, yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan," jelasnya.
Diketahui, melansir laman resmi BPK RI, Opini WTP menandakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (Adv)
