KUTIM – Empat organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kutai Timur (Kutim) gagal menerima danah hibah yang disalurkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutim.
Kepala Kesbangpol Kutim, Tejo Yuwono mengatakan, dari 11 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diusulkan sebagai penerima, hanya tujuh yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi lapangan. Empat lainnya dinyatakan gugur lantaran tidak memenuhi ketentuan administratif juga keberadaan organisasi yang tidak jelas.
“Awalnya ada 11 ormas yang diusulkan, tapi setelah kami verifikasi di lapangan, hanya tujuh yang lolos. Empat lainnya bermasalah karena dibentuk dadakan, ada juga yang tempatnya tidak ada,” kata Tejo saat ditemui di Bukit Pelangi, Senin 6 Oktober 2025.
Ia menjabarkan, dalam proses verifikasi lapangan, pihaknya memastikan organisasi yang menerima dana hibah benar-benar aktif, serta memiliki legalitas lengkap. Mulai dari akta notaris, struktur kepengurusan, hingga keberadaan sekretariat.
“Kan ormas harus ada tempatnya (sekretariat), ada plang namanya. Terus ada susunan pengurusnya, yang pasti ada notarisnya. Semua harus jelas, karena sekarang dipantau, kalau main-main bahaya,” ujarnya.
Total anggaran yang dikuculkan untuk hibah ini sekitar Rp1 miliar dengan pembagian beraneka ragam dari tiap ormas, mulai dari Rp100 juta hingga Rp200 juta per satu organisasi.
Namun, terkair indikator besaran dana hibah yang diterima ormas, Tejo mengatakan tidak mengetahui hal itu. Lantaran ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim.
“Lah, itu yang saya sayangkan selama ini. Harusnya itu Kesbangpol dilibatkan dong ketika menentukan. TAPD sudah menurunkan ke kita sudah yang itu. Padahal kalau kita lihat kan dengan pembinaan ormas kan penting toh. Mana ormas yang oke dan yang tidak,” pungkasnya. (*)
