JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai masih bermasalah.
Pernyataan itu disampaikan Bima di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan, Kaltim termasuk daerah yang mendapat banyak sorotan dan catatan serius dari pemerintah pusat dalam hal pengelolaan anggaran.
“Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi. Gitu, ya. Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi,” tegasnya.
Bima bahkan mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memantau langsung aktivitas pemerintah daerah di Kaltim.
Pengawasan itu diperkuat dengan komunikasi intensif melalui Ditjen Otonomi Daerah.
Menurut dia, seorang kepala daerah seharusnya tidak mengutamakan kenyamanan pribadi di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
“Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang. Dan pemimpin itu, ya kan harus yang paling, yang paling terakhir senang itu pemimpin. Yang paling terakhir enak itu pemimpin,” tandas Bima Arya.
Ia menekankan, Rudy Mas'ud harus segera mengevaluasi dan menyaring ulang program-program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ya kita berharap ada semangat itu yang di yang disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur,” tambahnya.
Kemendagri, lanjutnya, akan terus mengawal dan memberi tekanan agar pengelolaan APBD Kaltim benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan pada fasilitas atau kepentingan elite.
“Kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan. Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja. Ya kalau tidak dirasakan oleh warga, ya di apa di, tidak usah dilanjutkan lagi, begitu,” pintanya. (Agung)
