SAMARINDA — Ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Mahakam, mengepung kantor DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025).
Demonstrasi tersebut merupakan reaksi masyarakat atas kondisi negara belakangan ini.
Mulai dari kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, sikap arogansi legislator senayan hingga kekerasan aparat yang menewaskan pengendara ojek online (ojol) saat aksi di Jakarta.
Ada 11 tuntutan aliansi Mahakam yang mereka bawa, antara lain:
1. Tolak RUU KUHAP yang berpotensi menjadi alat kriminalisasi rakyat.
2. Hapus tunjangan mewah DPR yang memboroskan uang rakyat.
3. Sahkan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.
4. Tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta pemerataan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar).
5. Tolak pemutihan dosa pemerintah yang melanggengkan impunitas kekuasaan.
6. Cabut seluruh UU yang tidak berpihak kepada rakyat.
7. Hentikan represifitas aparat terhadap gerakan rakyat.
8. Ciptakan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat.
9. Hentikan oligarki politik dan demokrasi palsu.
10. Tegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
11. Hentikan kejahatan ekologis dan praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan merugikan rakyat.
Sejumlah mahasiswa terus berganti orasi. Hingga akhirnya ditemui dewan. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud yang menemui massa aksi mengatakan berjanji akan membawa 11 tuntutan ini ke Senayan.
"Semua aspirasi kami terima dan akan kami sahkan hari ini. Karena kebijakan bukan di daerah, tapi kami berjuang akan membawa tuntutan ini. Kamu akan memperjuangkan bersama seluruh masyarakat," ucapnya di hadapan ribuan demonstran.
Di samping itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, membenarkan pernyataan Hamas bahwa DPRD Kaltim menerima dan akan memperjuangkan tuntutan massa aksi ke Senayan.
"Pasca tadi demo kita langsung rapatkan bersama-sama dengan pimpinan, rumusan dan tuntutannya itu kita akan sampaikan di Jakarta," ucapnya saat ditemui setelah aksi.
Lebih lanjut, Sabaruddin mengaku dapat instruksi dari pusat agar tidak memancing amarah rakyat dengan sikap-sikap arogansi.
"Kami sendiri dari Fraksi Gerindra telah disampaikan kepada pimpinan kami, jaga lidah, jaga lisan, jaga sikap, jaga semuanya," tuturnya.
Di tempat yang sama, salah satu akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, yang juga hadir ditengah-tengah demonstran menanggapi ketua DPRD yang hadir menemui massa aksi.
Castro, sapaannya, para wakil rakyat harus menghadap ke tuannya. Melaporkan kinerja-kinerja mereka.
"Sebagai wakil, sebagai budaknya rakyat, ya dia harus menghadap kepada tuannya kan?,” yakinnya.
“(Mereka harus) menjelaskan sudah ngerjain apa, bagaimana sikapnya, apakah dia sudah memperjuangkan tuannya atau enggak. Kan budak harus seperti itu gitu. Jadi dia memang harus keluar memposisikan dirinya sebagai budak di mana tuannya itu menghadap kepada mereka ya," sambung Castro.
Usai beberapa massa yang orasi, memasuki waktu magrib massa harus dibubarkan.
Polisi pakai Water Cannon dan gas air mata.
Sempat ricuh antar massa aksi dan aparat kepolisian. Tembakan gas air mata aparat dibalas lemparan batu dan air gelas dari para demonstran. (*)
