NUSANTARA — Pembangunan prasarana dan sarana perkantoran lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), resmi ditandatangani akhir Oktober kemarin.
Dua kontrak pembangunan infrastruktur pendukung kawasan legislatif dan yudikatif terdiri dari Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, dan Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A, serta satu paket Manajemen Konstruksi Induk.
Penandatanganan kontrak dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pada Jumat 31 Oktober.
Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), mekanikal elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.
Untuk Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp1,9 triliun, total panjang 6,418 kilometer dengan masa pembangunan Oktober 2025 hingga Desember 2027.
Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,1 triliun. Total panjang 5,399 kilometer dikerjakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.
Sementara itu, untuk dukungan manajemen pembangunan turut ditandatangani kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp8,5 miliar.
Mencakup perencanaan dan harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja untuk memastikan proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai prinsip keberlanjutan.
Pembangunan Tahap 2
Pembangunan IKN Tahap 2 dibagi menjadi 3 batch. Batch 1 (Single years contract 2025), batch 2 (Multi years contract 2025-2027), dan batch 3 (Multi years contract 2026-2028).
Batch 1 pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung dan akan selesai pada akhir Desember 2025.
Sedangkan 3 paket pekerjaan yang telah terkontrak tersebut merupakan bagian dari batch 2.
Dan saat ini pada batch 2 sebanyak 13 paket pekerjaan konstruksi dalam proses tender meliputi pembangunan perkantoran lembaga Legislatif, Yudikatif.
“Dan juga ekosistem pendukungnya seperti infrastruktur sumber daya air dan jaringan perpipaan air minum,” ucap Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya yang diterima katakaltim, Senin 3 November.
Selain itu, kata dia, sebanyak 12 paket pekerjaan manajemen konstruksi/supervisi juga dalam tahap tender. Diharapkan akhir November 2025 seluruh pekerjaan tersebut dapat dimulai.
Basuki menegaskan pentingnya menjaga standar tinggi dalam pelaksanaan pembangunan. Ada tiga hal yang ia tegaskan untuk diperhatikan: kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.
“Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan bahwa seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal tersebut,” ujar Basuki.
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan nasional.
Sekaligus mendorong minat investasi dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dengan ditandatanganinya tiga paket ini, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN resmi bergulir.
“Langkah ini memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028,” pungkasnya. (Han)
