PENAJAM — Pelaksanaan program Kartu Penajam Cerdas (KPC) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi sejumlah kendala.
Salah satunya berkaitan dengan proses administrasi perbankan bagi penerima bantuan yang berada dalam kondisi khusus.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, persoalan tersebut diketahui setelah proses penyaluran bantuan mulai diterapkan.
Sejumlah calon penerima yang telah memenuhi kriteria justru belum dapat menerima bantuan karena terkendala persyaratan pembukaan rekening.
Kondisi itu terutama terjadi pada anak-anak yang tidak lagi memiliki orang tua sebagai pihak yang dapat mendampingi proses administrasi perbankan.
“Memang di KPC itu ada kesulitan, hanya di persoalan penyaluran. Karena mekanisme perbankan ini ada beberapa anak yang seharusnya mendapat, tetapi tidak bisa menerima karena tidak memiliki orang tua,” ujar Mudyat, Kamis (3/9).
Menurutnya, pemerintah sebelumnya memperkirakan proses penyaluran dapat berjalan lancar. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya persoalan yang belum terantisipasi dalam mekanisme program.
“Di awal kita pikir aman. Ternyata begitu dilaksanakan, ternyata ada yang bermasalah,” katanya.
Pemkab PPU kini perlu menyesuaikan mekanisme tersebut agar kendala administratif tidak menyebabkan penerima yang berhak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan.
Di sisi lain, Mudyat menjelaskan, skema bantuan KPC diberikan dalam bentuk uang tunai karena dinilai lebih fleksibel dibandingkan pengadaan perlengkapan sekolah, khususnya seragam.
Ia menilai pengadaan seragam untuk jumlah pelajar yang mencapai puluhan ribu orang akan membutuhkan proses yang lebih kompleks. Mulai dari pendataan ukuran, produksi hingga distribusi harus dilakukan secara terkoordinasi.
“Kalau seragam itu, siapa yang mengukur? Siapa yang membuat? Kapan dibagikan? Kalau jumlah siswa di Penajam sekitar 30 ribu lebih, hampir 40 ribu, bagaimana cara mengukurnya?” jelasnya.
Selain persoalan teknis, perubahan ukuran tubuh siswa juga menjadi pertimbangan. Kesalahan pengukuran berpotensi membuat seragam yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan siswa.
“Belum lagi ketika tiba-tiba salah ukur. Ada bajunya yang kekecilan, ada yang kebesaran,” ucap Mudyat.
Dengan bantuan berupa uang, pemerintah menilai penerima dapat menyesuaikan penggunaannya dengan kebutuhan pendidikan masing-masing. Kendati demikian, pemerintah tetap perlu memastikan mekanisme pencairannya dapat menjangkau seluruh penerima yang telah memenuhi persyaratan, termasuk anak-anak yang tidak memiliki orang tua.
Mudyat menegaskan, kendala yang muncul dalam tahap awal pelaksanaan KPC akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki sistem penyaluran ke depan.
“Makanya kita beri dalam bentuk uang tunai, yang lebih baik,” pungkasnya. (Adv)
