BERAU — Wakil Rakyat Komisi II Kabupaten Berau, Sutami menilai dana Corporate Social Responsibility (CSR) wajib dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.
Supaya bisa mendukung kegiatan budaya maupun pembangunan pariwisata yang ada di Bumi Batiwakkal.
Berdasarkan data yang Sutami ketahui, perusahaan tambang dalam hal ini PT Berau Coal memproduksi batu bara hingga 50 juta ton lebih dalam setahun.
Artinya dana program CSR yang digelontorkan kepada daerah sangatlah melimpah jika dikalkulasikan.
“Hitung-hitungan saya kalau 50 juta ton yang keluar, berarti ada 50 triliun yang diperoleh, 2-3 triliun Berau bisa dapat,” ucapnya, Senin 26 Januari 2026.
Dia menyayangkan, selama ini daerah tidak dapat mengelola secara mandiri dana CSR yang diberikan.
Sebab masih ada campur tangan dari pihak perusahaan kepada daerah, dalam hal menentukan sasaran dana CSR.
Menurutnya, perusahaan hanya perlu memberikan, tanpa harus intervensi ke mana dana itu diarahkan.
Dengan begitu Berau memiliki otoritas lebih dalam membangun daerahnya, termasuk peningkatan sarana pariwisata yang menjadi andalan di masa yang akan datang.
“Berikan ke Bupati di depan masyarakat, nanti Bupati undang seluruh stakeholder untuk membicarakan bagaimana penyaluran CSR. Jadi jangan dikasih ke kita, tapi malah perusahaan yang atur mau taruhnya di mana, kan ini agak susah,” ucapnya.
Dia meyakini, langkah ini sangat penting. Apalagi dana pemerintah mengalami pemangkasan yang cukup signifikan.
Bagi Sutami dengan memperoleh CSR perusahaan yang disalurkan oleh pemerintah, maka hal itu sangat membantu pembangunan Pariwisata Berau yang lebih maju.
"Jadi, menurut saya, kita minta perusahaan ini untuk berkontribusi dan berpartisipasi memberikan CSR secara langsung," pungkasnya. (Rin)
