BERAU — Beberapa Perusahaan Umum Daerah (Perusda) di Berau lemah dalam berkontribusi terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD). Salah satunya Perumda Bhakti Praja.
Direkturnya pun harus dipanggil DPRD Berau untuk menyampaikan keterangannya terhadap masalah ini, Senin 13 Oktober 2025.
Usai hadiri rapat, Direktur Bhakti Praja, Sultan menyampaikan pihaknya saat ini berusaha membangun 3 sektor bisnis: Crude Palm Oil (CPO), Jual Beli karet, serta peternakan ayam petelur.
Dari tiga sektor bisnis tersebut semuanya masih dalam tahap bertumbuh. Ia menyampaikan apa adanya terkait progres yang dijalani Bhakti Praja hingga tahun 2025 ini, sejak dilantik sebagai Direktur pertengahan 2023 lalu.
“Bhakti Praja berangkat dari nol merintis. Apa yang bisa kami perbuat dalam rangka untuk memulai bisnisnya, ya kami ambil,” ucapnya kepada awak media:
Kata dia dalam pengangkutan CPO memanfaatkan unit-unit masyarakat setempat. Untuk sektor bisnis jual beli karet, perusahaan memulai bisnisnya karena peluang cukup menjanjikan dan minimnya penggunaan modal.
Modal yang dikeluarkan tidak sebesar bisnis lainnya, apalagi ketimbang perkebunan sawit.
“Karena kebetulan di masyarakat pada saat kami star ada peluang disitu, sampai hari ini kami masih melakukan jual-beli karet,” ujarnya.
Sementara itu, untuk bisnis ayam petelur, katanya paling relevan dengan visi perusahaan. “Usaha ayam petelur ini memang salah satu rencana bisnis yang sesuai kami susun karena Bakti Praja ini sebenarnya berdiri dalam bidang agrobisnis, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan,” ucap Sultan.
Laba Berish Tak Terlihat
Berdasarkan informasi yang disampaikan, Bhakti Praja Berau memperoleh laba bersih pada tahun 2024 sekitar Rp9 rupiah. Hal ini disampaikan langsung oleh Sultan.
“Awal 2023 kami kan masih minus karena baru operasional, wajar itu. Kemudian 2024 ada memang laba tapi kecil, tak sampai Rp10 juta. kemudian 2025 masih berproses,” jelasnya.
Sultan mengakui, pertengahan 2023 usai dilantik sebagai Direktur, Perumda Bhakti Praja mendapatkan kucuran dana sebesar Rp2 miliar APBD Berau.
Dana tersebut dialokasikan untuk manajemen perusahaan dalam mengelola berbagai bisnis yang potensial untuk kemajuan perusahaan.
Kendati telah memperoleh dana, ia mengatakan tidak serta merta secara cepat bisa memperoleh keuntungan besar.
Sementara beban operasional dan segmen bisnisnya masih belum terbangun dengan jelas.
“Karena ini kan persoalannya SDM, persoalannya kegiatan yang tentu berdampak kepada hasil, ya tentu kalau ingin mendapatkan hasil tentu ada SDM-nya, ada usahanya, ada peluang-peluang yang lain,” paparnya.
Dewan Usul Tim Pengawas
Di sisi lain Wakil Ketua DPRD Berau, Sumadi, meminta harus ada tim pengawas khusus yang fokus merencanakan, mengkaji, dan mengevaluasi kinerja seluruh Perusda agar pengelolaan aset daerah lebih transparan dan terarah.
“Tim pengawas khusus ini penting, supaya setiap perencanaan dan langkah bisnis bisa dikontrol dan dikaji dengan baik,” kata dia.
Menurut Sumadi, kondisi fiskal daerah ke depan akan menantang, terlebih dengan adanya kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) 2026.
DPRD berharap Perusda Bhakti Praja tidak hanya berperan sebagai lembaga bisnis daerah, tetapi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan Berau.
Olehnya, ia menegaskan seluruh Perusda harus mulai memperkuat strategi bisnisnya agar dapat mandiri dan berperan lebih besar dalam menopang keuangan daerah.
“Karena di tahun 2026 DBH akan dipotong, jadi semua Perusda harus bisa dan dapat berinovasi lebih,” pungkasnya. (*)
