KUTIM – Legislator Perempuan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Angkat bicara terkait tingginya jumlah kasus anak yang berhadapan hukum (ABH) di Kutim.
Baru-baru ini Polres Kutim mengungkap terdapat 26 kasus ABH yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sepanjang tahun 2025. Di mana disebutkan terdapat 2 faktor menjadi penyebab kasus ABH, antara lain ekonomi dan minimnya pengawasan orang tua.
Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sosial, Uci, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ini.
Kata dia pemerintah harus segera mengambil langkah untuk mencegah kasus anak berhadapan dengan hukum untuk tidak kembali terjadi.
Salah satunya, kata Uci adalah mempercepat Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak (Perda KLA) yang saat ini tengah disusun.
“Kita khwatir, jika terus dibiarkan mereka ini kan yang nantinya akan menjadi penerus di Kutim, kasihan genersi kita jika tidak ada payung hukum yang menjaga mereka,” terangnya saat dihubungi Selasa 2 Desember 2025.
Ia menyebut, mereka yang berstatus ABH baik sebagai pelaku maupun korban, tidak murni karena kesalahan pribadi. Mengingat para anak tersebut, selain hidup dalam lingkungan keluarga juga merupakan siswa di sekolah masing-masing.
“Jadi sebenarnya bukan semata-mata tanggung jawab orang tua juga, namun lingkungan rumah, tempat tinggal, bahkan sekolah,” jelasnya.
Karena itu dirinya mendorong agar dalam Perda KLA nantinya memasukkan poin agar di setiap sekolah menghadirkan psikolog anak yang profesional.
Kata Uci, tidak semua anak memiliki keterbukaan kepada orang tua, keluarga, juga guru.
“Banyak yang lebih terbuka ke temannya untuk bercerita masalah yang dihadapi, nah temanya ini bisa menjadi jembatan untuk segera mengambil langkah ke psikolog yang ada di sekolah,” tandasnya. (Adv)
