Penulis: Randi Gumilang, Founder Didactica Borneo dan Aktivis Pendidikan
KATAKALTIM — Di negeri yang angka literasinya masih harus dikejar, kita justru mendapat pelajaran membaca yang tak terduga. Membaca harga kendaraan dinas “8,5 miliar rupiah”.
Angka itu lebih fasih berbicara daripada slogan kampanye membaca (literasi), sengkarut program gratis polll dan gaya hidup glamor pejabat daerah yang menyita atensi publik.
Alih-alih terus mendengar ocehan apologetik pejabat yang tidak ada ujungnya, mari kita melek sejenak bagaimana literasi dapat menjadi medium kesadaran anti korupsi di negeri Odah Etam.
Literasi semestinya identik dengan buku, taman bacaan, anak-anak yang mengeja huruf dan merajut pengetahuan.
Tapi publik justru disuguhi bab lain, polemik mobil mewah, kisruh beasiswa dan gaya hidup glamor pejabat dan keluarga yang seolah lakon CEO dunia nyata. Mungkin ini kurikulum baru, yakni literasi visual tentang kemewahan.
Mari jujur saja, soal gaya hidup glamor atau busana eksentrik sebenarnya bukan perkara utama. Tidak ada pasal yang melarang pejabat tampil elegan. Yang membuat alis publik terangkat adalah konteks.
Di ruang sosial yang masih bergelut dengan akses buku, sekolah rusak, dan upah murah tenaga pendidik, kesenjangan pembangunan, mobil 8 miliar rupiah terasa seperti metafora yang terlalu mahal, meskipun hari ini mobil tersebut diakui sudah dikembalikan.
Ia bukan sekadar alat transportasi, ia simbol jarak antara bubuhan pejabat dan "urang biasa". Hal ini seperti menegaskan praktik distinction, yakni cara elit menandai jarak simbolik dari rakyat melalui gaya hidup (Bourdieu, 1979).
Mari belajar sedikit saja dari sejarah, bagaimana simbol bisa lebih berisik daripada kebijakan. Di era Ferdinand Marcos, Imelda Marcos membangun reputasi lewat pesta dan sepatu.
Ribuan pasang sepatu itu akhirnya lebih diingat daripada program sosialnya. Kemewahan menjadi bahasa kekuasaan, “Kami berbeda, dan perbedaan itu mahal.”
Di Malaysia, Rosmah Mansor, istri Najib Razak menjadi ikon lain dari estetika kekuasaan. Tas-tas mewahnya berbicara lebih lantang daripada pidato resmi. Dalam politik, kadang-kadang aksesori lebih jujur daripada konferensi pers.
Penjelasannya sederhana, bahwa balam perspektif tata kelola, praktik seperti ini sering lahir dari “sindrom korupsi” yang berakar pada jejaring patronase dan lemahnya kontrol institusional, bukan sekadar moral individu (Johnston, 2005).
Apakah ini berarti setiap gaya hidup glamor sedang mengarah pada museum skandal? Bisa jadi, kritik ini bukan soal Land Rover Defender 8 M, atau Gaus Estetik ala Noni Balanda.
Ini soal sensitivitas dan kesadaran kepemimpinan. Soal kemampuan membaca suasana batin publik. Kita perlu membedakan antara Marwah (elegan) dan akuntabilitas.
Gaya hidup glamor dalam politik sering dihukum pada berbagai dimensi. Baik itu karena kebijakan yang nyeleneh, atau karena kemampuan kinerja yang buruk.
Tapi ketika yang dipersoalkan adalah penggunaan anggaran, maka itu bukan kritik akar rumput yang menyoal hak sebagai warga negara. Hal ini secara literatif dilihat sebagai kemampuan membaca kata sekaligus membaca realitas sosial (Freire, 1970).
Mobil 8 miliar rupiah mungkin sah secara administratif, di mana regulasi dipenuhi, prosedur dilewati.
Tetapi legitimasi kekuasaan tidak hanya bersumber dari legalitas formal, melainkan juga dari penerimaan moral masyarakat (Weber, 1922).
Sesuatu bisa legal, namun tetap terasa tidak pantas. Dan rasa tidak pantas itulah bahasa politik yang paling jujur.
Kalimantan Timur bukan panggung catwalk atau showroom mobil mewah. Kaltim adalah wilayah dengan sejarah panjang ekstraksi sumber daya dan luka ekologis.
Di sini, literasi mestinya hadir sebagai upaya merawat nalar, bukan memoles citra dipanggung kuasa.
Buku tidak butuh mesin V8. Anak-anak tidak membutuhkan suspensi udara untuk belajar mengeja.
Kita tentu tidak ingin mengulang kisah Imelda atau Rosmah. Bukan karena mereka perempuan, tetapi karena sejarah menunjukkan bahwa ketika kemewahan menjadi identitas kekuasaan, jarak sosial melebar. Dan ketika jarak melebar, kepercayaan menyusut.
Akhirnya, polemik ini bukan tentang siapa memakai apa, atau naik mobil apa. Ini tentang pelajaran membaca yang paling dasar, yakni membaca situasi, membaca rasa keadilan, membaca luka sosial.
Jika literasi adalah soal memahami makna, maka mungkin yang perlu dipelajari bukan hanya alfabet, melainkan empati. Dan empati, seperti buku bagus, tak pernah perlu dibeli seharga Rp8 miliar. (*)
