Masa Tugas Diperpanjang, Mendagri Lantik Kembali Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memperpanjang kembali masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik.

Pelantikan dan perpanjangan masa tugas ini langsung dilakukan Mendagri Tito Karnavian berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Dalam pelantikan, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik didampingi istri Yulia Zubir Akmal mengikuti proses pengambilan sumpah/janji jabatan Gubernur Kaltim.

Baca Juga: Pj Gubernur Menanam Padi di Eks Tambang, Jatam Kaltim: Cuci Dosa Perusahaan

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Mendagri yang telah memberikan kepercayaan ini, perpanjangan masa jabatan sebagai Pj Gubernur Kaltim," ucapnya.

Baca Juga: Serah Terima Jabatan Pemimpin Baru Benua Etam

Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan melalui Mendagri Tito Karnavian. Ia diminta fokus dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kemudian dipastikan kerja sama Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) berjalan, adanya koordinasi baik dengan kabupaten/kota yang ada di sekitar IKN," katanya.

Akmal menambahkan, koordinasi baik itu tidak hanya mendukung dalam pembangunan infrastruktur, tapi lebih penting pembangunan sosial dan budayanya.

"Jangan terjadi ketimpangan, akses ke IKN berjalan baik dan banyak hal. Jadi pembangunan itu bukan cuma persoalan infrastruktur, tapi pembangunan manusia juga harus siap" jelasnya.

Dalam kesempatan itu, katanya, Presiden juga berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 bisa berjalan baik dan lancar sampai pelantikan kepala daerah baru.

"Sejauh ini pelaksanaan Pilkada berjalan baik, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga lainnya juga sudah ditetapkan oleh KPU. Menurut saya sampai sejauh ini, tahapan di Kaltim berjalan dengan baik," paparnya.

Sementara terkait kekhawatiran adanya kerawanan, dirinya menganggap sesuatu yang dimaknai sebagai ruang introspeksi dan waspada.

"Kaltim dianggap cukup rawan ya oleh Bawaslu, tetapi sejauh ini kita mendeteksi kerawanan itu karena wilayah kita sangat luas sekali. Jadi kerawanan hanya persoalan pergerakan logistik dan juga partisipasi pemilih, itu yang kita coba optimalkan," tutupnya. (*)