BONTANG — Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 di Kota Bontang berlangsung khidmat di halaman DPMPTSP, Senin pagi (27/4/2026).
Di bawah langit yang cerah, jajaran Pemerintah Kota Bontang, Forkopimda, dan perwakilan instansi vertikal berdiri rapi mengikuti jalannya upacara yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.
Suasana terasa lebih dari sekadar seremonial. Peringatan Otda kali ini menjadi ruang refleksi atas perjalanan panjang desentralisasi yang telah berjalan selama tiga dekade.
Dalam amanatnya, Neni Moerniaeni mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk tidak hanya memaknai otonomi daerah sebagai kewenangan, tetapi juga sebagai tanggung jawab besar dalam menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan, otonomi daerah harus mampu menjawab kebutuhan riil warga, mulai dari pelayanan dasar hingga upaya peningkatan kesejahteraan.
Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki, sekaligus berinovasi di tengah berbagai tantangan.
Momentum ini terasa semakin istimewa karena berdekatan dengan peringatan hari jadi Kota Bontang yang ke-27.
Bagi pemerintah daerah, usia tersebut bukan hanya angka, melainkan penanda perjalanan pembangunan yang terus bergerak maju.
Di sisi lain, hal ini juga menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan demi mewujudkan kota yang lebih baik.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Disampaikan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Tema yang diangkat tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan semangat kemandirian daerah yang tetap berjalan seiring dengan arah kebijakan nasional.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan selaras dan berkelanjutan.
Seiring dengan itu, berbagai langkah strategis turut ditekankan, mulai dari penyelarasan perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis kinerja, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik.
Penguatan kapasitas fiskal dan kerja sama antar daerah juga menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global, seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi.
“Semua itu membutuhkan kebijakan yang adaptif, sekaligus kolaborasi yang kuat lintas sektor,” ucap Wali Kota.
Menutup amanatnya, Neni Moerniaeni mengajak seluruh pihak untuk terus mempererat koordinasi dan kerja sama.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Efisiensi anggaran pun menjadi perhatian, agar setiap pelaksanaan kegiatan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bontang. (Adv)
