BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sebentar lagi menuntaskan pendataan dan verifikasi 16.384 warga miskin.
Ada 150 Enumerator yang telah ditugaskan memverifikasi data warga miskin di Kota Bontang berdasarkan kriteria Kementerian Sosial (Kemensos).
Katanya rencana anggaran yang dipakai membantu mereka adalah APBD, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan, dan anggaran dari Baznas.
Akan Undang Perusahaan
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengaku pemerintah akan mengundang semua perusahaan yang bertandang di Kota Bontang untuk mendorong penyaluran program TJSL-nya.
“Kita akan undang semua perusahaan yang untuk membantu kehidupan sosial masyarakat. Kita akan beberkan data itu,” ucapnya kepada awak media, Senin, 10 November 2025.
Politisi Gerindra itu membeberkan undangan ke perusahaan berkaitan dengan pembahasan kemampuan pemerintah dan pogram TJSL dalam membantu warga miskin tersebut.
Pentingnya Validasi Data
Agus Haris meyakini kelengkapan data dan intervensi Pemkot bersama perusahaan mampu menuntaskan masalah kemiskinan.
“Nah makanya kami butuh data itu sesuai dengan fakta lapangan,” tukasnya.
Kata Agus Haris, perolehan data valid oleh enumerator itu sangat penting. Pasalnya validasi data akan menjadi pertimbangan arah kebijakan pemerintah.
“Satu pekan lah kami coba gelar data itu sebelum dipublikasi,” tandasnya.
Berikut 8 kriteria warga miskin
1. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
2. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
3. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
4. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
5. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
6. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa rumbia, atau seng diplester,
7. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas;.
8. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 volt ampere atau bukan listrik.
“Kondisi masyarakat yang tidak sesuai dengan 8 kriteria Kemensos itu, tapi fakta di lapangan memang membutuhkan uluran bantuan, nanti kami data sendiri sebagai evaluasi,” pungkasnya. (Adv)
