BONTANG — Wakil Wali (Wawali) Kota Bontang, Agus Haris, menyampaikan kepada awak media dan seluruh masyarakat agar tetap ada fungsi kontrol.
Pernyataan itu Agus Haris sampaikan di hadapan puluhan awak media dalam agenda buka puasa bersama di rumah jabatan Wawali Kota Bontang, Rabu 4 Maret 2026.
Agus Haris bilang niat dia mengumpulkan awak media untuk bersilaturahmi dan membuat komitmen agar pemberitaan di Kota Bontang bisa meningkatkan pembangunan.
“Bukan kami tidak mau dikritik, kami sangat mau dikritik. Pemerintah tidak boleh antikritik. Teman-teman bahkan wajib menyampaikan dan kritik kami, supaya arah kebijakan bisa berada di relnya,” ucapnya.
Alasan politisi Gerindra itu mewajibkan kritik lantaran pemerintah hanya bisa berjalan dengan baik jika terjadi dinamika dan pengawasan.
Apalagi di era demokrasi yang berkonsekuensi melahirkan keterbukaan informasi, sudah barang tentu berita sangat cepat tersebar kemana-mana.
“Kalau kita bicara publik sudah domainnya teman-teman para media. Kalau kualitas informasi yang disampaikan ke masyarakat itu kuat, maka pemerintahan itu kuat. Itu kuncinya,” tandas Agus Haris.
Mantan Wakil Ketua DPRD Bontang itu lebih jauh menerangkan bahwa dirinya tidak luput mencermati pemberitaan viral di media sosial. Yaitu pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim dengan nilai Rp8,5 miliar.
Meskipun sudah dikembalikan, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Membuat pemerintah dinilai tidak empati terhadap penderitaan rakyat.
Berkaca dari situ, Agus Haris sangat meminta tolong agar semua pihak, khususnya para awak media terus memberitakan sesuatu yang bisa membuat pemerintah punya kinerja yang maksimal.
“Kita sudah melihat kebijakan di Kalimantan Timur ini akhirnya itu (mobil,red) dikembalikan. Saya tidak perlu sebut namanya. Teman-teman sudah pasti sangat memahami,” tuturnya.
Jangan Andalkan APBD
Agus Haris tampak sangat memahami bahwa di era demokrasi ini, kekuatan publik tidak dapat dibendung.
Makanya ia menerangkan bahwa kekuatan pemerintah tidak saja di jumlah anggarannya. Ataupun berapa banyak perusahaan yang bertandang di daerah tersebut.
“Pemerintah tidak bisa dikatakan kuat karena ABPD-nya. Pemerintah atau stakeholder tidak bisa dikatakan kuat karena ada industri. Tapi di era keterbukaan seperti saat ini pemerintah akan dikatakan kuat kalau informasinya itu kuat,” paparnya.
Agus Haris mengulang lagi dan mengajak semu pihak agar menjadi “rem” dalam realisasi kebijakan pemerintah ini.
Ia berharap agar pemerintah Bontang tidak keluar dari kebijakan sebagaimana mestinya yang pro rakyat dan memguntungkan semua pihak.
“Maka tentu kami sangat mengharapkan teman-teman bisa memberikan masukan supaya kami ada rem,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu Agus Haris juga menyampaikan satu tahun kepemimpinan Neni Moerniaeni dan dirinya di Kota Bontang.
Agus Haris tampak sangat bangga dengan pemerintahan saat ini. Ia mengklaim ada keberhasilan yang cukup signifikan. Baik dari sisi masalah stunting, pengangguran dan juga kemiskinan. (Agung)
