BONTANG — Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, tanggapi kritik legislator dari tubuh PDIP Bontang ihwal pembangunan lapangan mini soccer yang dinilai boros anggaran.
Agus Haris bilang proses penganggaran tidak saja ditentukan pemerintah, tapi hasil pembahasan bersama DPRD.
Menurut Agus Haris, pembangunan lapangan mini soccer yang disorot PDIP juga berada dalam kawasan yang sudah direncanakan pemerintah sebelumnya.
“Kalau mau dicontohkan yang lapangan mini soccer itu kan masih warisan dari pemerintahan sebelumnya. Kawasan itu di sana ada sarana olahraga, sarana pemerintahan, Baznas, PKK, dan lain-lain. Itu satu rangkaian itu,” ucapnya kepada katakaltim, Kamis 5 Maret 2026.
Politisi Gerindra itu menerangkan, pemerintahan saat ini belum lama menjabat. Artinya sebagian besar program yang berjalan adalah kelanjutan dari rencana pemerintah sebelumnya.
“Bulan 3 2025 kami dilantik. Nah rencana kerja daerah kan sudah disusun. Jadi tahun 2026 belum ada kami melakukan apa-apa. Jadi yang dianggap boros siapa? Bu Neni sama saya atau? (Pak Basri-red),” ucap Agus Haris.
Pemerintah daerah, kata dia, baru mulai merumuskan program untuk tahun anggaran mendatang.
“Nah kami ini baru merumuskan untuk 2027. Tahun 2025 kemarin kan sudah dirumuskan untuk tahun ini. Walaupun ada 50 persen kami masuk,” katanya.
Ekonomi Melemah
Selain itu, Agus Haris menerangkan kemampuan uang daerah saat ini turun dari Rp3,3 triliun menjadi sekitar Rp1,7 triliun.
Kondisi itu jelas saja membuat pemerintah wajib pilih-pilih program yang mau dituntaskan. Artinya, program prioritas harus selektif.
Pun demikian, Agus Haris pastikan sejumlah program prioritas tetap jalan. Termasuk penanganan banjir. Katanya sudah dianggarkan puluhan miliar.
“Itu sudah ada Rp80 miliar untuk penanggulangan banjir,” tandasnya.
Tapi harus dipahami, semua usulan program pemerintah juga berasal dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan hingga kota.
Artinya banyak sekali program kalau mau direalisasikan semua keinginan warga. Sehingga, ragam kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Nah di situ disampaikan. Mana yang dianggap boros, mana yang tidak. Termasuk disampaikan dalam pandangan fraksi dan lain-lain,” terangnya.
Agus Haris lebih jauh menegaskan bahwa dirinya berani bicara terbuka terkait dengan seluruh penganggaran di Kota Bontang.
“Kalau saya itu terbuka. Mau debat terbuka ayo,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Bontang, Joni Alla Padang, menerangkan bahwa terjadi pemborosan anggaran.
Dia mengaku sudah menyuarakan sejumlah keberatannya dalam rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Bontang.
Salah satu contoh pembuatan lapangan mini Soccer yang menelan anggaran puluhan miliar. Di samping itu masih ada infrastruktur jalan yang masih sangat dibutuhkan.
Ini menunjukkan pemborosan anggaran yang melanggar pemerataan pembangunan.
Misalnya di kawasan Bontang Barat. Joni membeberkan masih ada anak-anak sekolah yang kalau hujan harus melepas sepatu mereka.
Padahal jika jalan tersebut dianggarkan, paling-paling hanya sekitar Rp2 sampai Rp3 miliar.
“Dan kemudian pemerintah memilih membangun lapangan mini soccer dengan anggaran puluhan miliar,” ucap Joni kepada katakaltim di markas PDI Perjuangan, Selasa 3 Maret 2026.
Joni mengatakan langkah tersebut tidak adil. Jelas bahwa pemerintah sedang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Di mana keadilan dalam keberpihakan anggaran terhadap masyarakat kecil?,” tandasnya. (Agung)
