KALTIM — Program bantuan pendidikan Gratispol yang digagas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji pada 2025 masih jauh dari ekspektasi awal.
Dari rencana yang sempat diumumkan senilai Rp750 miliar, hingga kini dana yang benar-benar teralokasi baru menyentuh Rp150,94 miliar.
Padahal, Rudy Mas’ud saat meresmikan program ini di Plennary Hall Samarinda pada 21 April 2025 lalu, dia optimis menyebut anggaran yang disiapkan sangat besar untuk menopang pendidikan ribuan mahasiswa Kaltim.
"Tahun ini Rp750 miliar kami siapkan. Tahun depan insyaallah Rp2,1 triliun. Tahun ini mahasiswa baru dulu, tahun depan Gratispol buat semuanya," ucap Rudy dalam pidatonya waktu itu.
Namun, catatan dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim menunjukkan realisasi anggaran 2025 untuk mahasiswa baru S1 hingga S3 hanya Rp150,94 miliar. Dana itu diproyeksikan untuk 30.943 mahasiswa se-Kaltim.
Rinciannya, Rp136,48 miliar untuk 28.083 mahasiswa S1, sementara S2 dan S3 hanya memperoleh Rp14,46 miliar untuk 2.860 mahasiswa.
Angka tersebut masih sebatas pagu kuota, bukan jumlah riil yang benar-benar terserap. Perhitungan lebih rinci bahkan menimbulkan tanda tanya.
Jika sesuai Pergub, bantuan Gratispol hanya menanggung UKT maksimal Rp5 juta untuk S1, maka dana Rp136,48 miliar sebenarnya hanya mampu membiayai 27.296 mahasiswa. Artinya, ada selisih sekitar 787 mahasiswa dari angka yang dipublikasikan.
Hal serupa terjadi di jenjang S2-S3. Dengan plafon UKT minimal Rp8 juta per mahasiswa, alokasi Rp14,46 miliar hanya cukup untuk 1.808 orang. Padahal target penerima manfaat yang dipatok sebanyak 2.860 mahasiswa.
Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah, ketika dikonfirmasi pada Jumat (19/9/2025), menegaskan bahwa janji Rp750 miliar hanya sebatas rencana awal.
"Itu dulu waktu baru rencana, sebelum kita sesuaikan dengan kuota berdasarkan PDDIKTI," jelasnya.
Ia memastikan bahwa anggaran Rp150,94 miliar tersebut sudah sesuai kuota yang ditetapkan untuk tiap perguruan tinggi.
"Ini benar anggarannya sesuai kuota masing-masing kampus 2025," tegas Dasmiah.
Kata dia, kampus negeri telah memenuhi kuotanya, sementara beberapa perguruan tinggi swasta masih kesulitan mencapai jumlah mahasiswa baru yang ditetapkan.
"Kalau kampus negeri sudah, yang belum terpenuhi kampus swasta," ujarnya.
Ada pula perguruan tinggi swasta yang meminta tambahan kuota, namun tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan jumlah dosen sesuai data PDDIKTI.
"Kalau kampus swasta ada yang minta tambahan kuota, tapi tidak bisa karena harus sesuai dengan jumlah dosennya yang terdata di PDDIKTI di masing-masing kampus," ungkap Dasmiah.
Lebih lanjut, ia menyebut kuota kosong di beberapa PTS masih menunggu keputusan pemerintah. “Ada juga swasta yang masih belum terpenuhi kuotanya," katanya.
Menurutnya, pengalihan kuota tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa pertimbangan lembaga pengawas.
"Masih kita tunggu dan konsultasi kebijakan ini ke Inspektorat dan BPKP," jelasnya.
Dasmiah juga menekankan pendaftaran mahasiswa baru, khususnya di kampus swasta, masih berlangsung hingga akhir September.
"Kampus swasta masih proses pendaftaran sampai tanggal 30 September 2025," tutupnya. (*)
