SAMARINDA — Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengaku pelaksanaan program prioritas dalam satu tahun jabatannya sudah berjalan.
"Alhamdulillah kita sudah satu tahun dan program prioritas sudah berjalan. Yang pertama adalah pendidikan gratis. Kemudian kesehatan gratis BPJS, kemudian program gratis untuk para marbot,” ujar Seno kepada awak media, Selasa 10 Februari 2026.
Semuanya sudah mulai direalisasikan, meskipun belum berjalan sempurna. Kekurangan dalam pelaksanaan adalah wajar. Mengingat sejumlah program tersebut merupakan kebijakan baru.
"Semuanya sudah kita lakukan. Tentu saja ada beberapa kelemahan dan beberapa kekurangan yang harus kita perbaiki," katanya.
Seno Aji menyebut program pendidikan gratis menjadi tantangan terbesar karena belum pernah diterapkan sebelumnya di Kaltim.
Oleh sebab itu, ia mengatakan terus melakukan pembenahan sistem agar aspirasi dan keluhan masyarakat bisa tertangani.
"Saya pikir itu lumrah karena ini hal yang baru, hal yang belum pernah dilakukan terutama di pendidikan gratis. Sistem-sistem kita perbaiki semua agar keluhan-keluhan masyarakat bisa kita terima," jelasnya.
Ia juga menyoroti besarnya skala program pendidikan gratis tahun ini, di mana Pemprov Kaltim menargetkan pembiayaan bagi 124.000 mahasiswa.
Menurutnya, angka tersebut membutuhkan perhatian dan kesiapan serius dari pengelola program.
"Kami tentu saja pahami hal itu, tidak mudah untuk membuat hal ini segera terjadi semuanya tapi kami terus berusaha karena tahun ini ada 124.000 mahasiswa yang akan kita biayai," ungkap Seno.
"Ini tentu saja butuh perhatian khusus bagi pengelola, pengelola pendidikan gratis yang ada di pemerintah provinsi Kalimantan Timur," tambahnya.
Terkait kemungkinan adanya kriteria khusus ke depan, Seno Aji bilang pihaknya membuka ruang pengaturan teknis secara internal.
Namun tetap meminta agar program-program pendidikan non-reguler tetap mendapatkan pembiayaan.
"Kita sudah diskusikan bahwa kalau untuk internal mereka (pengelola) silakan, tapi kalau untuk eksternal program eksekutif, program kelas sore, kelas khusus, dan lain sebagainya, mohon bisa dibayarkan bersama-sama dengan kelas reguler," tegasnya.
Ia berharap seluruh program pendidikan dapat dibiayai secara adil dan merata oleh pemerintah daerah.
"Sehingga semuanya bisa dibiayai dengan baik oleh pemerintah provinsi," tutup Seno. (Ali)
