SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meminta Bank Kaltimtara lebih serius menyelesaikan persoalan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).
Pesan itu Rudy Mas’ud sampaikan saat menerima audiensi jajaran Bank Kaltimtara di Samarinda, Selasa 13 Oktober 2026.
Ia menekankan pentingnya penguatan kinerja sekaligus pengelolaan bank milik daerah secara profesional, sehat, dan berorientasi pada investasi produktif.
Politisi Golkar itu juga mengingatkan setiap penempatan dana dilakukan dengan cermat. Sehingga mampu memberi nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Jangan sampai, kata dia, pengelolaan kredit yang tidak hati-hati justru membebani kinerja bank daerah.
“Saya harap BPD tidak mengalami kerugian besar seperti perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Jangan sampai NPL (kredit bermasalah) yang belum selesai ini merugikan BPD,” pesan Rudy.
Singgung Dana Karhutla
Selain persoalan kredit bermasalah, Rudy juga mendorong Bank Kaltimtara mengoptimalkan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR).
Khususnya untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah Kaltim.
Dukungan melalui CSR, sambung dia, bisa diarahkan untuk memperkuat kebutuhan operasional para relawan di lapangan.
“Untuk CSR, saya harap bisa diberikan kepada Pemprov Kaltim agar membantu relawan yang menangani karhutla. Karena efisiensi membuat ruang fiskal kami terbatas, harapannya perusahaan daerah bisa membantu melalui CSR,” harapnya.
Rudy menyebut Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk penanganan Karhutla sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres).
Anggaran tersebut fokus untuk penanganan bencana Karhutla di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Berau.
Tapi, keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi membuat pemerintah daerah butuh dukungan tambahan.
Karena itu, peran perusahaan daerah, termasuk melalui CSR, bisa menjadi salah satu opsi memperkuat penanganan Karhutla di lapangan.
Di lain sisi, Rudy menegaskan penguatan kontribusi perusahaan daerah tidak boleh mengesampingkan prinsip tata kelola dan kehati-hatian.
Bank Kaltimtara tetap dituntut mampu menjaga kesehatan usaha sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kaltim. (Wira)
