BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat yang digelar pada Rabu (17/6/2026) tersebut, Rustam yang mewakili Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan apresiasi sekaligus catatan penting terhadap realisasi kinerja keuangan dan pembangunan Pemerintah Kota Bontang sepanjang tahun 2025.
Apresiasi Rekor WTP 12 Kali Berturut-turut
Mengawali pandangannya, Fraksi Golkar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkot Bontang yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-12 kalinya secara beruntun.
"Semoga capaian ini tetap berkomitmen untuk dipertahankan dan menjadi pendorong untuk memajukan pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Rustam.
Selain akuntabilitas laporan keuangan, Golkar juga memuji keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bontang, yang dinilai sebagai bukti nyata dari dampak positif pembangunan bagi masyarakat.
Rincian Realisasi Keuangan APBD Bontang TA 2025
Fraksi Golkar membeberkan performa postur anggaran Kota Bontang TA 2025 yang menetapkan total anggaran sebesar Rp3,17 Triliun lebih, dengan rincian capaian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah (Target: Rp2,89 Triliun)
Realisasi Total: Rp2,84 Triliun (98,49%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Melampaui target! Dari target Rp384,83 Miliar, berhasil terealisasi sebesar Rp400 Miliar lebih (104%). Kenaikan ini ditopang oleh sektor pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pendapatan Transfer: Terealisasi Rp2,42 Triliun (97,77%) dari target Rp2,47 Triliun.
Lain-lain Pendapatan yang Sah: Terealisasi Rp24 Miliar lebih (85,55%) dari target Rp28 Miliar.
2. Belanja Daerah (Alokasi: Rp3,17 Triliun)
Secara keseluruhan, belanja daerah terserap sebesar Rp2,65 Triliun (93,01%), dengan rincian komponen:
Belanja Operasi: Terealisasi Rp1,30 Triliun (93,20%) dari anggaran Rp1,88 Triliun.
Belanja Modal: Terealisasi Rp1,19 Triliun (93,14%) dari anggaran Rp1,28 Triliun.
Belanja Tak Terduga: Hanya terealisasi Rp705 Juta (11,33%) dari alokasi Rp6,22 Miliar.
3. Pembiayaan dan SILPA
Dari perhitungan selisih realisasi defisit dan pembiayaan neto sebesar Rp282,15 Miliar (100%), Pemkot Bontang mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) akhir tahun anggaran 2025 sebesar Rp178 Miliar.
Catatan dan Rekomendasi Fraksi Golkar
Meskipun memberikan rapor hijau terhadap transparansi dan optimalisasi PAD, Fraksi Golkar tetap memberikan empat poin penekanan utama bagi jajaran pemerintah daerah ke depan:
1. Optimalisasi PAD: Mengapresiasi tren kenaikan PAD dan meminta agar tren positif ini dipertahankan demi kemandirian fiskal daerah.
2. Kesejahteraan Masyarakat: Menyoroti pentingnya keberlanjutan program penurunan angka kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja baru.
3. Prinsip Akuntansi: Menilai pemerintah telah menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan sesuai standar yang berlaku.
4. Peningkatan Pelayanan: Meminta Pemkot Bontang untuk terus mendongkrak kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, dan memastikan setiap program pro-rakyat.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Bontang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pjs Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, serta jajaran kepala dinas di lingkungan Pemkot Bontang.(*)
