PENAJAM — Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, meminta lurah dan kepala desa memperkuat penguasaan kondisi wilayah masing-masing untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Informasi mengenai akses jalan, sumber air, serta lokasi rawan kebakaran dinilai penting agar petugas dapat bergerak lebih cepat ketika api muncul.
Tohar mengatakan, penanganan kebakaran tidak selalu berjalan mudah karena petugas dapat menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber air baku.
Kondisi tersebut membuat informasi awal dari aparat kewilayahan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menentukan langkah penanganan.
“Justru itulah kendala kita setiap kejadian. Belum tentu ada sumber daya yang dapat kita manfaatkan, baik itu infrastruktur jalan maupun sumber air baku,” kata Tohar dalam rapat penanganan karhutla tersebut, Senin (19/10) siang.
Ia meminta aparat di tingkat kelurahan dan desa memanfaatkan jaringan informasi yang dimiliki untuk mengetahui kondisi lingkungan secara lebih terperinci.
Informasi tersebut dapat mencakup akses menuju titik kebakaran, keberadaan sumber air, hingga kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran.
Salah satu contohnya yakni embung yang cukup besar yang disampaikan oleh peserta forum tersebut.
Embung ini adalah embung bekas tambang CBS di PPU dan diusulkan untuk membantu penanganan Karhutla dan masyarakat sekitar seperti Jenebora dan Gersik.
Menurut Tohar, penguasaan kondisi lapangan akan membantu menentukan kebutuhan dukungan serta mempercepat mobilisasi personel.
Informasi yang akurat juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penanganan sesuai karakteristik lokasi.
“Cara tindak kita, cepat atau lambatnya, itu bergantung pada informasi dan fakta empiris di lapangan. Kuasai itu. Itu menjadi penting,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Tohar turut menyoroti kawasan yang memiliki potensi gambut tebal. Ia mengingatkan agar wilayah tersebut mendapat perhatian sebelum kebakaran terjadi.
Kebakaran di kawasan bergambut berpotensi menimbulkan persoalan lebih besar apabila api merambat ke area yang sulit dijangkau.
Karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan dengan mengenali karakteristik lahan dan kondisi akses di sekitarnya.
Pemetaan wilayah rawan diharapkan dapat membantu petugas menentukan prioritas pengawasan dan kebutuhan sumber daya.
Tohar menegaskan, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan ketika api sudah muncul.
Pemerintah daerah bersama aparat kewilayahan perlu memanfaatkan informasi lapangan untuk mengantisipasi potensi kebakaran sejak dini.
Dengan pemahaman wilayah yang lebih baik, koordinasi antarpihak diharapkan semakin efektif.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengurangi hambatan penanganan ketika karhutla terjadi di lokasi yang memiliki akses terbatas. (Adv)
