NUSANTARA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Kutai Timur.
Penyerahan dilakukan di Aula Serbaguna Gedung Kemenko 3 kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu 28 Februari 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Raja Juli Antoni didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono serta Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
Empat kelompok penerima SK tersebut yakni KTH Meranti Bangun Makmur dengan luas hutan kemasyarakatan 298 hektare untuk 35 kepala keluarga (KK).
Kemudian KTH Quari Perjuangan seluas 160 hektare untuk 23 KK, KTH Wana Makmur seluas 127 hektare untuk 32 KK, serta KTH Sentosa Rimba seluas 248 hektare untuk 50 KK, sehingga totalnya ada 833 hektar.
Selain itu diserahkan bantuan bank pesona senilai masing-masing Rp50 juta rupiah untuk mendukung perhutanan sosial.
Raja Juli Antoni mengatakan, penyerahan SK tersebut merupakan bagian dari program nasional perhutanan sosial yang memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat.
“Ini bagian dari 8,3 juta sertifikat perhutanan sosial yang sudah kita berikan kepada masyarakat,” ucapnya ditemui usai kegiatan.
Kemenhut juga memiliki tanggung jawab yang harus dikerjakan, memberikan akses sebanyak 3 juta hektar dan 1,4 juta hektar untuk masyarakat hutan adat, dalam upaya memaksimalkan pemberdayaan petani disekitar hutan.
"Data resmi kependudukan menunjukan angka kemiskinan juga masih ada di sekitaran hutan. Untuk itu kepada Dirjen saya minta untuk mengidentifikasi angka kemiskinan yang masih ada itu, sehingga akses yang diberikan ini akan membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia, " tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ia menyampaikan salam hormat dari Presiden Prabowo Subianto kepada para anggota KTH.
Menurutnya, perhutanan sosial merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden.
“Ini adalah program unggulan Pak Presiden sesuai dengan Asta Cita beliau, bagaimana hutan sebagai sumber daya alam dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurut Raja Juli Antoni, SK perhutanan sosial memberikan kepastian legal bagi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara produktif dan berkelanjutan.
Dengan legalitas tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan potensi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan.
Ia juga menilai kegiatan tersebut menjadi istimewa karena diselenggarakan di kawasan IKN yang merupakan simbol pembangunan masa depan Indonesia.
“Acara ini spesial karena diselenggarakan di IKN, sebuah lokasi yang menjadi impian dan cita-cita rakyat Indonesia untuk memiliki ibu kota baru,” ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah pusat memberikan dukungan kuat terhadap pembangunan IKN.
Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah menargetkan kawasan tersebut dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
“Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan politik yang sangat kuat. Tahun 2028 beliau sudah memerintahkan agar IKN bisa selesai dan berfungsi sebagai ibu kota politik kita,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan program perhutanan sosial dapat menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerahnya.
“Perhutanan sosial ini sangat penting karena dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Rudy menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan atas perhatian terhadap pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat di Kaltim. Ia menilai akses kelola hutan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Selain itu, Rudy menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk penguatan program perhutanan sosial.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian sumber daya alam.
Rudy juga menyinggung pembangunan IKN yang menurutnya menjadi kebanggaan masyarakat Kaltim.
“Bagi kami masyarakat Kalimantan Timur, kehadiran IKN adalah kebanggaan. Ini menjadi bukti pembangunan besar yang membawa perubahan bagi daerah,” katanya.
Ia turut memuji kinerja Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang dinilainya berhasil mempercepat pembangunan kawasan ibu kota baru tersebut.
Menurutnya, konsep pembangunan IKN yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan harus terus dijaga.
“Keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan IKN,” ujarnya.
Sebelum penyerahan SK, Menteri Kehutanan bersama Kepala Otorita IKN dan Gubernur Kaltim menanam pohon di kawasan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta di Plaza Bhennika Tunggal Ika IKN.
Rudy berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat guna menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah rumah kita bersama. Kalimantan Timur merupakan etalase Indonesia, sehingga kita harus menjaga dan membangunnya bersama-sama,” katanya. (Han)
