KUTIM — Warga Kutai Timur (Kutim) murka. Mereka pasang spanduk peringatan keras di pinggir jalan, Senin 2 Februari 2026.
“Hati-hati dilindas bis tambang,” begitu yang tertulis di spanduk pinggir jalan Sangatta.
Penolakan simbolik ini lahir akibat seminggu terakhir bus tambang sudah menelan korban jiwa. Para aktivis pun angkat bicara.
Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER Kutai Timur, Yogi Oktanis, menyatakan protes tersebut wajar. Jangan heran,
“Karena memang itu bentuk kekecewaan masyarakat. Bentuk protes masyarakat. Dan juga bentuk kecemasan masyarakat Sangatta,” tandasnya.
Bahkan, terpantau ada banyak spanduk dengan narasi kecaman terhadap Perusahaan Kaltim Prima Coal (PT KPC).
Termasuk kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai bungkam.
Yogi menyampaikan hingga kini belum terlihat langkah konkret Pemda dalam merespons tragedi yang menelan korban jiwa tersebut.
Senada, Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutim, Zambohari menyampaikan tanpa aturan ketat, bus karyawan tersebut terlihat sewenang-wenang di jalan.
“Mereka (bus karyawan) hanya tertib di dalam kawasan tambang aja. Kalau di jalan raya asal-asalan,” tegasnya.
Ia mengatakan bentuk protes masyarakat seperti itu sangat penting untuk menyadarkan pemerintah betapa pentingnya keselamatan warga.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutim, Deo Kacaribu juga menegaskan jangan sampai ini dianggap hal biasa.
“Ini bukan soal siapa, tapi semua bisa kena. Kalau harus merenggut nyawa lagi supaya pemerintah bertindak, saya rasa semua tidak sudi,” ujarnya.
Deo menekankan ihwal keselamatan di jalan umum, khususnya yang melibatkan kendaraan operasional perusahaan.
Bukan hanya dari mahasiswa, Pemuda yang tergabung dalam G20 Mei Kutim juga mengecam aktivitas bus perusahaan PT. KPC di jalan umum.
Koordinator G20 Mei Kutim, Erwin Syuhada mengatakan rangkaian kecelakaan maut yang terus berulang di jalan utama Sangatta bukan lagi hanya musibah.
Tapi sudah berupa alarm keras atas kelalaian sistemik dalam pengelolaan aktivitas kendaraan perusahaan.
“Jalan umum yang seharusnya aman bagi warga, anak-anak, dan pengguna sepeda motor justru berubah menjadi jalur industri dengan risiko tinggi. Ini tidak bisa terus ditoleransi,” tegasnya.
Faktanya, korban berasal dari kelompok rentan anak-anak dan masyarakat umum menunjukkan aspek keselamatan publik tidak jadi prioritas utama dalam operasional perusahaan.
Erwin mengatakan mungkin ekspresi melalui spanduk-spanduk itu tidak muncul tiba-tiba.
Melainkan lahir dari rentetan korban jiwa yang terus berulang tanpa perubahan berarti.
“Jika tidak segera ditanggapi dengan kebijakan nyata, maka yang terjadi adalah pembiaran terhadap potensi korban berikutnya,” pintanya. (Caca)
