BALIKPAPAN — Polda Kaltim meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam upaya penyediaan makan bergizi gratis bagi pelajar.
Peresmian ini dilakukan oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro didampingi Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud dan Ketua Bhayangkari Polda Kaltim Natasha Endar Priantoro, Sabtu 5 Juli 2025.
Endar mengatakan, peluncuran SPPG ini bukti komitmen Polri membantu program strategis pemerintah pusat untuk menyiapkan generasi emas Indonesia.
Baca Juga: Tersangkut Dugaan Pidana Pajak, Seorang Pengusaha Diserahkan ke Kejari Balikpapan
“Polri secara terpusat mendukung penuh program makan bergizi gratis. Di Kalimantan Timur, kami telah menyiapkan empat satuan SPPG, yakni di Balikpapan, Kutai Barat, Paser, dan Penajam Paser Utara. Hari ini yang di Balikpapan telah siap 100 persen dan dapat melayani kebutuhan gizi sebanyak 3.227 untuk pelajar SD, SMP, dan SMA,” ujarnya
Baca Juga: Polda Kaltim Ciduk 135 Pelaku Kejahatan Premanisme
Kata dia, SPPG di Kota Balikpapan berlokasi di kawasan Mako Brimob Polda Kaltim, dan sudah disimulasikan secara lengkap, mulai dari penerimaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada siswa.
“Kami juga sudah mempersiapkan personel yang bertugas, termasuk peralatan, dan perlengkapannya. Bahkan ahli gizi juga sudah disiapkan agar kualitas gizi, kebersihan, dan kesehatan makanannya sesuai standar dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim H. Rudy Mas'ud yang turut meninjau langsung lokasi, menyampaikan apresiasi atas inisiasi Polda Kaltim dalam program pemenuhan gizi ini.
“Tadi kita tinjau langsung SPPG pertama di Balikpapan. Ini menjadi rujukan nasional karena mampu melayani lebih dari 3.000 siswa,” ucapnya.
“Saya harap ini menjadi SPPG terbaik di Indonesia dan bisa menjadi standar untuk seluruh provinsi lainnya,” sambung dia.
Diketahui, program SPPG ini melengkapi berbagai inisiatif Polda Kaltim sebelumnya seperti program ketahanan pangan dan pelayanan sosial lainnya yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. (*)