SAMARINDA — Beredar wacana pencopotan Sekretaris Dewan (Sekwan), Norhayati Usman, di lembaga Wakil Rakyat Kaltim.
Isu pencopotan itu diduga imbas dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, yang dua kali berturut tak hadiri rapat Paripurna.
Seperti dinukil dari politikal.id, bahwa kabar pencopotan itu mencuat usai rapat internal Pemprov Kaltim yang membahas masalah ini.
Menurut informasi yang diterima politikal.id, dalam rapat bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gubernur Kaltim menyinggung buruknya koordinasi Sekwan soal rapat paripurna.
Ketidakhadiran Gubernur itulah yang diduga menjadi alasan Norhayati akan diganti dari posisinya.
Menanggapi isu tersebut, Wakil Rakyat Kaltim Syarifatul Sya'diah mengatakan memang kewenangan penuh posisi pimpinan OPD, termasuk Sekwan, ada di tangan Gubernur.
Namun, politisi Golkar itu mengaku heran. Sebab dia baru saja mengetahui informasi pencopotan tersebut.
“Kami kurang paham karena baru mendengar ini," ucapnya kepada awak media, Jumat 25 Juli 25.
Ketua Pansus RPJMD itu lebih jauh menegaskan dirinya tidak mau membuat asumsi. Apalagi menarik kesimpulan sepihak tanpa pernyataan resmi pemerintah.
"Dari mana itu sumber-sumbernya? Itu aja kita tanya. Dalam hal ini dari Pemprov-nya lah, dari Pak Gubernur-nya kalau ada statement atau Pak Wagub. (Intinya) kami enggak tahu," ucapnya.
Selama ini, kata dia, belum ada persoalan yang terkait hubungan DPRD dengan Sekwan. Namun, dia tidak menutup kemungkinan ada potensi miskomunikasi yang perlu diluruskan.
"Yang jelas memang semua OPD itu memang harus satu komando, atau ada miskomunikasi atau apa gitu ya. Kami juga enggak paham. Tapi kalau sejauh kami sih ya kayaknya baik-baik saja," jelasnya.
Anggaran Media Dihilangkan?
Syarifatul juga mengatakan kabar tentang pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kaltim terkait media dan olahraga yang disebut-sebut dihilangkan dari dokumen anggaran, tidak sepenuhnya benar.
"Sebetulnya bukan ditiadakan, enggak ya. Cuma mungkin pengurangan saja," jelasnya.
Menurut dia, pengurangan atau penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan visi-misi Gubernur Kaltim yang saat ini memprioritaskan sektor pendidikan dan infrastruktur.
Karena itu, pengajuan anggaran yang terlalu besar dari bidang lain dievaluasi agar tidak membebani anggaran daerah.
"Pak Gubernur ini kan memang visi misinya juga program prioritasnya pendidikan, infrastruktur. Terus dilihat media, usulan ini, istilahnya dari media ini juga ratusan miliar ya. Jadi beliau ingin dalam batas kewajaran gitu ya," bebernya.
Syarifatul menyebut usulan dari media bukan berasal dari input langsung DPRD, melainkan dari pihak lain. Karena itu, wajar jika kemudian dikaji ulang dalam TAPD dan Bappeda.
"Ini nanti mungkin Bappeda ajalah yang lebih tahu ya. Karena dewan ini kan tidak memasukkan ini dalam inputannya ya. Jadi, artinya bukan hasil inputan dewan gitu loh ya," terangnya.
Syarifatul menganggap media sebagai mitra pemerintah yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
"Ya, kita berteman dengan semua media. Kalau kami sih realistis saja, kalau memang dianggap itu berlebihan, membengkak gitu ya. Ya, proporsional, tapi jangan di nol kan gitu," ucapnya.
"Karena media ini kan mitra pemerintah juga ya, yang menginfokan segala kegiatan pembangunan kepada masyarakat. Jadi juga harus dihidupi, dipelihara, cuma dalam batas kewajaran," ucapnya. (*)
