BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan target pembangunan 50 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rampung di 2026.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan tantangan utama mempercepat pembangunan SPPG adalah keterbatasan pelaku usaha yang mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
“Yang mendaftar banyak. Tapi untuk penuhi syarat seperti memiliki Sarjana Kesehatan Lingkungan dan Ahli Gizi masih sulit. Padahal minat pelaku usaha cukup tinggi,” ucapnya ditemui usai FGD soal Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa 11 November 2025.
Ia berharap melalui diskusi dan sosialisasi lintas sektor ini, akan semakin banyak pelaku usaha tertarik bergabung dan melengkapi persyaratan.
Dengan demikian, dari total 65 SPPG yang direncanakan, setidaknya 50 persen dapat terealisasi tahun depan.
Namun, Muhaimin tidak menampik pelaksanaan program MBG di Balikpapan masih menghadapi banyak kendala.
Salah satunya adalah biaya rantai pasok pangan yang tinggi akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Telur, sayur, daging, bahkan ayam kita masih impor dari luar. Ini menyebabkan harga pangan naik, sementara standar harga makanan untuk anak sekolah tetap dibatasi,” jelasnya.
Peningkatan target SPPG hingga 50 persen juga dikhawatirkan akan berdampak terhadap inflasi lokal.
“Kalau kebutuhan pangan naik, otomatis harga ikut naik. Kita harus memastikan harga Rp12.000 per porsi masih realistis di Balikpapan,” ujarnya.
Selain itu, Muhaimin menyoroti perlunya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung di sekolah.
Guru, menurutnya, kini punya tambahan tugas dalam memastikan makanan diterima dan dikonsumsi siswa dengan baik.
“Ada jeda waktu antara pengiriman dan jam makan. Kita butuh tempat penyimpanan yang layak agar makanan tetap higienis,” imbuhnya. (Han)
