KALTIM — Puluhan organisasi yang tergabung dalam Forum Aksi Fraksi Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim) kembali melakukan aksi demonstrasi, Senin 10 November 2025 di Kota Samarinda.
Mereka menuntut pemerintah pusat tidak memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP/TKD) dan meninjau ulang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim.
Fraksi Kaltim bahkan layangkan somasi ke pemerintah pusat bahwa pihaknya bakal menutup jalur transportasi batu bara di Sungai Mahakam apabila tuntutan mereka kembali diabaikan.
"Sungai Mahakam adalah urat nadi transportasi batu bara. Kalau tidak ada jawaban dari pusat, suka tidak suka, pelampung ini akan masuk ke Sungai Mahakam. Pengiriman batu bara tidak boleh keluar," tegas Koordinator Fraksi Kaltim, Vendy Meru di lokasi.
[caption id="attachment_38054" align="alignnone" width="1170"] Batu bara yang melintas di Sungai Mahakam (dok: Ali/katakaltim)[/caption]
Ia menegaskan langkah itu bukan bentuk provokasi, tapi reaksi terhadap ketidakadilan yang dirasakan masyarakat daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia.
"Kami hanya ingin perlakuan adil. Titik!,” tegasnya.
Menurut Vendy, puluhan tahun Kaltim menjadi penyumbang devisa utama negara, terutama dari sektor batu bara dan migas.
Namun, hasil besar itu tidak berbanding lurus dengan kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah akibat sedikitnya dana bagi hasil yang diperoleh Kaltim oleh pemerintah pusat.
"Sampai hari ini kami belum mendapat tanggapan positif. Gerakan ini adalah bentuk keseriusan kami menolak kebijakan pemangkasan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Kami merasa diperlakukan tidak adil," ujarnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2024 saja, setoran Kaltim ke kas negara mencapai lebih dari Rp800 triliun. Ironisnya, banyak fasilitas publik dan infrastruktur di daerah masih jauh dari layak.
Vendy mencontohkan kondisi Bandara APT Pranoto yang disebut "bertaraf internasional tetapi rumputnya setinggi 50–60 cm", serta kerusakan jalan menuju bandara dan jalan tol.
"Ini perlakuan yang tidak adil. Kami bukan anti pemerintah, kami hanya ingin Kaltim diperhatikan. Masyarakat di sini masih jauh dari sejahtera," tegasnya.
Vendy juga menyinggung kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kaltim yang kian terbebani akibat kebijakan pusat.
"Gubernur yang kita pilih pun tidak bisa bekerja maksimal jika anggarannya dipangkas. Bagaimana mau menjalankan program kalau uangnya tidak ada?" ucapnya.
Ia menegaskan gerakan ini tidak didasari oleh kepentingan politik mana pun dan murni keresahan masyarakat.
"Kaltim punya 27 suku. Gerakan ini murni menyampaikan aspirasi rakyat. Tidak ada kepentingan politik, agama, atau ormas," katanya.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kelanjutan dari demonstrasi pada 16 Oktober 2025 lalu, setelah tenggat waktu 14 hari yang diberikan kepada pemerintah pusat tak juga mendapat respons.
Fraksi Kaltim sendiri terdiri dari berbagai unsur, mulai dari LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, mahasiswa, kepala adat Pampang, kepala adat Bentian, kepala adat Isen Mulang, hingga Asosiasi Pendeta. (Ali)
