KALTIM — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud bersama belasan Gubernur se-Indonesia menemui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada Selasa 7 Oktober 2025.
Kehadiran Rudy bersama 17 Gubernur dalam rangka mendiskusikan rencana Pemerintah Pusat memotong Transfer ke Daerah (TKD) secara besar-besaran.
Hal ini tentu menjadi kekhawatiran semua kepala daerah, terlebih pasangan Rudy-Seno dengan program Gratispol-nya yang butuh anggaran cukup besar.
Dilaporkan sebelumnya, Kaltim menerima dana bagi hasil (DBH) sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Namun, tahun ini alokasinya turun signifikan menjadi sekitar Rp1,6 triliun.
Rudy Melapor SDA Melimpah
Dalam pertemuan itu, Rudy sempat menegaskan, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim sudah sepatutnya mendapat perhatian dan porsi lebih besar dari pemerintah pusat.
"Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri (Menkeu) luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang," kata Rudy
Pertemuan itu memberikan sinyal positif terkait peluang peningkatan DBH bagi Kaltim.
Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, yang membeberkan hasil pertemuan itu.
"Sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan dan insyaallah kita bisa mendapatkan lebih dari DBH yang yang seharusnya dipotong 75%, 80% tersebut," kata Seno optimis, saat ditemui di Samarinda, Sabtu 11 Oktober 2025.
Seno menegaskan pihaknya mendapat sinyal dari pemerintah pusat bahwa akan memberikan DBH yang lebih tinggi dari rencana awal pemotongan.
"Ya, paling tidak kita berharap terpotong 30% cukuplah 25% gitu ya. Jangan sampai juga 75%," harapnya.
Pun begitu, Pemerintah Pusat masih meramu berapa besaran TKD yang akan diberikan di daerah, terutama untuk Provinsi Kaltim.
"Tapi ini dalam proses negosiasi, kedepan saya yakin dan percaya bisa bertambah lagi tadi," pungkas Seno. (*)
