KALTIM — Pemerintah pusat memastikan alokasi transfer ke daerah untuk seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan tajam di 2026.
Pada 2025 total pagu nasional mencapai Rp919 triliun, sementara tahun 2026 hanya Rp693 triliun. Berkurang sekitar 29 persen.
Kondisi ini membuat khawatir. Apalagi Kaltim, yang selama ini sangat bergantung pada kucuran dana pusat. Alasannya jelas, daerah di Bumi Etam ini masih jauh dari kemandirian fiskal.
Kali ini, redaksi katakaltim akan menyajikan informasi spesifik ihwal penurunan dana transfer umum (DTU) di setiap daerah di Kaltim, menilik perbandingan antara 2025 dan 2026.
Data yang akan disajikan diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk tahun 2025; dan kedua, dokumen resmi alokasi DTU 2026 yang telah dipublis oleh DJPK.
Dari hasil pencermatan, seluruh kabupaten/kota di Kaltim mengalami pemangkasan cukup besar, dengan tingkat penurunan dari 24 persen hingga lebih dari 61 persen.
Rincian Penurunan Dana Transfer Umum
Penajam Paser Utara
Wilayah yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) ini mengalami pemangkasan dari Rp1,62 triliun menjadi Rp1,01 triliun. Turun 37,2 persen.
DTU Penajam Paser Utara tahun 2026: dana bagi hasil (DBH) Rp254 miliar dan dana alokasi umum (DAU) mencapai Rp757 miliar.
Kutai Kartanegara
Daerah penghasil batu bara dan kelapa sawit terbesar di Kaltim ini juga terdampak.
Dana transfer Kutai Kartanegara turun dari Rp7,85 triliun menjadi Rp3,88 triliun. Berkurang 50,6 persen.
DTU Kutai Kertanegara 2026: DBH Rp1,575 triliun dan DAU Rp2,312 triliun.
Kutai Barat
Wilayah Benuo Taka ini mengalami penyusutan dari Rp2,51 triliun pada 2025 menjadi Rp1,89 triliun di 2026. Turun 24,6 persen.
DTU Kutai Barat 2026: DBH Rp494 miliar dan DAU Rp1,4 triliun.
Kutai Timur
Sektor tambang dan perkebunan yang menjadi andalan Kutim tak mampu menghindarkan daerah ini dari pemangkasan anggaran.
Transfer 2025 sebanyak Rp6,37 triliun menjadi Rp3,26 triliun di 2026. Turun 48,8 persen.
DTU Kutai Timur 2026: DBH Rp1,2 triliun dan DAU Rp2,01 triliun.
Paser
Wilayah yang dikenal dengan julukan Bumi Daya Taka ini juga terdampak, dengan penurunan dari Rp2,74 triliun 2025 menjadi Rp1,62 triliun di 2025, atau turun 40,8 persen.
DTU Paser 2026: DBH Rp523 miliar dan DAU Rp1,09 triliun.
Kota Balikpapan
Sebagai daerah dengan julukan Kota Minyak, Balikpapan juga harus menerima kenyataan pahit.
Transfer berkurang dari Rp2,07 triliun pada 2025 meluncur turun hanya Rp817 miliar pada 2026, atau turun 60,5 persen.
DTU Kota Balikpapan 2026: DBH Rp271 miliar dan DAU Rp546 miliar.
Kota Bontang
Kota dengan julukan Kota Taman ini dikenal dengan industri LNG dan pupuk, pun mengalami penurunan signifikan, dari Rp1,78 triliun menjadi Rp830 miliar, atau berkurang 53,2 persen.
DTU Kota Bontang 2026: DBH Rp321 miliar dan DAU Rp509 miliar.
Kota Samarinda
Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda juga tidak luput dari pemangkasan.
Dari Rp2,60 triliun di 2025, menjadi Rp1,04 triliun pada 2026, penurunannya sebesar 59,8 persen.
DTU Kota Samarinda 2026: DBH Rp267 miliar dan DAU Rp772 miliar.
Berau
Wilayah yang dikenal sebagai Bumi Batiwakkal ini mengalami penurunan paling besar.
Pada 2025, transfer ke Berau mencapai Rp3,75 triliun, namun tahun 2026 hanya Rp1,43 triliun, turun 61,7 persen.
DTU Berau 2026: DBH Rp663 miliar dan DAU Rp774 miliar.
Mahakam Ulu
Daerah muda hasil pemekaran ini juga tak luput dari penurunan, dari Rp1,69 triliun menjadi Rp777 miliar, atau turun 54,1 persen.
DTU Mahakam Ulu 2026: DBH Rp277 miliar dan DAU Rp499 miliar.
Jika dirata-ratakan, penurunan DTU di Kaltim mencapai hampir 50 persen. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah menata ulang postur APBD dan melakukan efisiensi ketat di berbagai sektor. (*)
