KALTIM — Pemprov Kaltim memaparkan kerangka Rancangan APBD Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim, Sabtu 29 November 2025.
Nota penjelasan keuangan disampaikan Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama dalam dokumen KUA-PPAS.
Kata dia, total belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2026 harus mengalami penyesuaian signifikan.
Penurunan itu terjadi akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), khususnya dana bagi hasil (DBH) yang pada 2026 diprediksi menyusut drastis.
"Penyampaian nota penjelasan tadi, kita sampaikan dari APBD sebelumnya Rp21,35 Triliun menjadi Rp15,15 Triliun di Juli. Penurunan ini karena kita melakukan penyesuaian terhadap TKD," ungkap Sri kepada awak media.
Rincian RAPBD 2026
Sri merinci, pendapatan transfer yang semula diproyeksi mencapai Rp9,33 triliun, kini hanya sekitar Rp3,13 triliun.
Kondisi serupa juga dialami alokasi DBH yang turun dari Rp6,06 triliun pada 2025 menjadi Rp1,62 triliun di 2026.
Tentu ini menekan pemerintah daerah, sehingga butuh strategi untuk menutup celah fiskal.
“(Caranya) dengan mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya,” tandas Sri.
Program Strategis Tetap Berjalan
Meski pendapatan mengalami kontraksi, sejumlah program strategis tetap dijalankan dengan pengaturan ulang volume kegiatan.
"Misalnya perjalanan religi berbagai agama, yang tadinya jumlahnya berapa ratus mungkin tidak sebanyak itu," ujarnya.
Ia memastikan layanan pendidikan dan kesehatan tetap jadi prioritas dalam penganggaran. “Kalau pendidikan tetap, kesehatan insyaallah juga," sebutnya.
Sementara itu, anggaran infrastruktur turut disesuaikan mengikuti kondisi fiskal daerah.
"Tentu ada penyesuaian, bukan pengurangan. Karena TKD-nya juga disesuaikan," tambahnya.
Belanja Daerah Disusun Seimbang
Belanja daerah dalam RAPBD 2026 disusun seimbang dengan pendapatan di angka Rp15,15 triliun.
Komposisinya meliputi belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer Rp5,89 triliun.
Kata Sri, Pemerintah tetap memastikan belanja wajib tetap terpenuhi. “Kan ada belanja operasi, ada belanja yang lain juga. Otomatis penyesuaian. Itu pasti," tuturnya.
Realisasi APBD 2025
Perkembangan realisasi belanja seluruh perangkat daerah menurut Sri sebenarnya sudah menunjukkan kemajuan yang baik.
Saat ini serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) rata-rata sudah mencapai 70 persen.
"Serapan OPD ini sudah 70 lebih, 75 lebih. Nanti kita lihat minggu ini," tukasnya.
Ia menegaskan bahwa indikator peringatan merah pada laporan mingguan tidak serta merta menggambarkan kinerja OPD itu rendah.
"Walaupun sudah naik, tapi kalau belum mencapai target dia bisa jadi merah," bebernya.
Dengan tren penyerapan tersebut, sebagian besar OPD diperkirakan mampu mencapai realisasi hingga 90 persen.
Target PAD 2026
Sri lebih jauh menjelaskan bahwa dokumen yang disampaikan masih berupa nota pengantar awal sebelum masuk agenda resmi pembahasan oleh fraksi-fraksi.
"Ini kan baru nota. Nanti ada tanggapan fraksi. Besok ada jawaban dari pemerintah, baru nanti persetujuan," jelasnya.
Dalam rancangan pendapatan daerah 2026, Pemprov Kaltim memperkirakan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp10,75 triliun.
Kemudian pendapatan transfer Rp3,13 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp362,03 miliar. Selain itu, pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp900 miliar.
Saat ini agenda paripurna pun berlanjut dengan penyampaian pandangan umum fraksi. (Ali)
