KALTIM — Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas terutama di bidang pendidikan, tidak bisa dilakukan secara instan.
Pun demikian, politisi Gerindra itu menyatakan legislator tetap konsisten mengawal kebijakan strategis. Supaya berjalan sesuai tahapan.
Menurut dia, program pendidikan gratis yang digagas Pemprov Kaltim memang jadi salah satu kebutuhan mendesak warga.
Namun, ia mengingatkan penyusunan kebijakan publik seperti ini butuh waktu, penyesuaian anggaran. Termasuk regulasi yang mendukung.
“Semua program, termasuk pendidikan gratis, tidak bisa langsung dieksekusi begitu saja. Semua butuh proses,” jelas Ekti kepada awak media, Selasa 10 Juni 2025.
Saat ini Pemprov mulai merealisasikan program Gratispol dan Jospol yang menyasar mahasiswa baru di tahun anggaran 2025.
Program ini akan berlanjut dan mendapat dukungan penuh dari DPRD melalui penguatan di APBD 2026.
“Masyarakat akan mulai merasakan manfaatnya secara bertahap, dan itu sudah dimulai tahun ini. Perlu dukungan semua pihak agar keberlanjutannya bisa terjaga,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa janji kampanye harus diterjemahkan secara nyata dalam program pembangunan jangka menengah.
Pun demikian, Ekti juga mengingatkan pentingnya edukasi publik ihwal proses di dalam birokrasi.
Sebab, banyak warga belum paham kompleksitas penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah.
Sehingga muncul anggapan bahwa janji belum ditepati.
“Bukan tidak jalan, tapi masyarakat perlu tahu semua ada mekanismenya. Tanpa pemahaman ini, program bagus pun bisa disalahartikan,” tukasnya. (*)