BONTANG — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, minta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang lebih aktif mengawal operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Neni meminta itu saat dia meresmikan SPPG Bontang Lestari, Senin 30 Maret 2026. Dia menekankan sekali, seluruh dapur MBG wajib memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Katanya, dari total 19 dapur MBG yang telah beroperasi di Bontang, baru dua yang dinilai sesuai standar. Kondisi ini perlu segera diatasi. Supaya agar kualitas layanan tetap terjaga.
“Bunda dapat informasi, dari 19 dapur, baru dua yang memenuhi standar. Kita minta Dinkes harus hadir,” pintanya.
Neni juga mengingatkan agar Dinkes tidak melulu berperan dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Tapi harus juga turut melakukan pendampingan sejak tahap awal pendirian dapur.
“Jangan sekadar SLHS, tapi dari awal itu sudah dimonitor,” tegasnya.
Lebih jauh, salah satu aspek yang Neni juga soroti adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang menurutnya punya standar teknis khusus dari BGN, termasuk terkait kedalaman.
Politisi Golkar itu menyebut banyak penyedia dapur belum memahami ketentuan tersebut.
Pun demikian, Neni mengaku tahu sekali, bahwa kondisi tersebut sebagai bentuk ketidaktahuan. Dan bukan kelalaian.
“Seandainya tahu, tidak mungkin orang mau mengeluarkan uang lagi. Karena bikin IPAL itu paling kurang Rp75 juta, kasihan kalau harus dibongkar lagi,” jelasnya.
Dalam proses pembenahan, Neni berharap 17 dapur yang belum penuhi standar tidak dihentikan operasionalnya.
Ia meminta agar dapur tetap berjalan sambil dilakukan perbaikan bertahap. “Saya mohon jangan disuspend, tetap jalan karena modalnya sudah banyak. Tetap jalan sambil diperbaiki,” pungkasnya. (Adv)
