Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin berkunjungan langsung ke PLN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) (dok: yub/katakaltim.com)

Anggota DPR RI Syafruddin Kunjungi PLN Kaltim, Minta Perhatikan Wilayah Terisolir

Penulis : Yub
 | Editor : Agu
16 December 2024
Font +
Font -

BALIKPAPAN — Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin berkunjungan langsung ke PLN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat 14 Desember 2024 lalu.

Kunjungannya dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat di desa-desa terpencil yang belum menikmati akses listrik.

Syafruddin menyampaikan fakta masih ada sekitar 113 desa di dapilnya yang belum teraliri listrik.

Baca Juga: Kundapil, Rudy Mas'ud Janjikan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pendidikan Gratis

Hal ini menjadi sorotan utamanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII bersama PLN di Senayan, Jakarta, Senin lalu (2/12/2024).

Baca Juga: Ketua Majelis Luhur PSHT, Edy Asmanto (aset: hilman/katakaltim)Rakernas, PSHT Targetkan Medali Emas di Setiap Kejuaraan

Rapat tersebut menghadirkan Direktur Utama PLN dan jajaran manajemennya.

Udin—sapaan akrabnya—menekankan pentingnya pertemuan dengan operator lapangan mencari solusi atas masalah ini.

Legislator dapil Kaltim itu optimis mengungkapkan pun tantangan geografis dan cuaca jadi hambatan penyediaan listrik, penting mencari langkah strategis yang efektif.

Udin akan melibatkan pihak terkait dalam pertemuan selanjutnya, termasuk jajaran pemerintah daerah, membahas solusi pengadaan tiang listrik dan infrastruktur lainnya.

“Jika PLN tidak mampu menyediakan tiang, kami akan meminta dukungan dari pihak lain. Kami tidak ingin dana besar yang ada tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya usai menyerap aspirasi langsung di Bumi
Etam baru-baru ini.

Dia menegaskan komitmennya terus berjuang demi kepentingan masyarakat, terutama dalam hal akses listrik untuk desa-desa yang masih terisolasi.

Dirinya juga mengajak semua pihak berkolaborasi demi mencapai tujuan ini.

“Jika ada informasi atau dukungan yang diperlukan, saya siap memimpin rombongan untuk berdialog lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Komisi di DPR,” harapnya. (*)

Font +
Font -
# ePaper
Lebih Banyak >