BONTANG — Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bontang mendorong perusahaan untuk membantu perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala Dinas Perkim Bontang, Usman, mengatakan pihaknya sudah punya data rumah yang butuh bantuan.
Dia berharap perusahaan yang beroperasi di Bontang bisa ikut berkontribusi memperluas jangkauan program bedah rumah.
Usman mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut dalam rapat koordinasi bersama Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris.
“Saya mohon kalau di daerah lain bisa sampai ratusan bantuan dari perusahaan. Di sini tidak usah ratusan. Kalau memang tidak bisa, 10, 5, atau 2 rumah pun kita syukuri,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Kata Usman, dukungan perusahaan amat dibutuhkan untuk membantu mengatasi keterbatasan kuota bedah rumah yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Pada 2026, Pemkot Bontang hanya mengalokasikan bantuan untuk 7 rumah melalui APBD kota.
Ada juga tambahan kuota 27 rumah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Padahal sebenarnya ada sekitar 700 rumah yang terdata tidak layak huni.
Meski begitu, Usman menyebut pada 2025 sejumlah pihak telah membantu penanganan RTLH di Bontang, di antaranya Baznas, PT KDM, dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT).
Ia berharap dukungan serupa dapat kembali dilakukan sehingga lebih banyak warga memperoleh kesempatan menempati hunian yang layak. (Ca
