Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mempercepat proses validasi dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSN) sebagai langkah strategis untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Upaya ini menjadi prioritas menyusul arahan Wali Kota yang menekankan pentingnya kesesuaian antara data pusat dan kondisi nyata di lapangan.
Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfiansyah, menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama dalam menjalankan berbagai program perlindungan sosial. Tanpa data yang valid, risiko salah sasaran bantuan akan semakin besar.
“Validasi DTSN ini bukan sekadar pembaruan administrasi, tetapi upaya memastikan setiap bantuan tepat sasaran. Kami ingin data di pusat benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat Balikpapan,” ujar Arfiansyah, Jumat (1/5/2026).
Ia menjelaskan, pembaruan data ini akan berdampak langsung terhadap optimalisasi berbagai program bantuan, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, data yang akurat juga menjadi dasar dalam merancang kebijakan perlindungan bagi pekerja rentan.
Tak hanya fokus pada bantuan sosial, Pemkot Balikpapan juga mendorong percepatan pengusulan program Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial. Program ini diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas kami. Harapannya, program ini bisa segera disetujui sehingga anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki akses pendidikan yang lebih baik,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemkot juga menggenjot peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan seperti buruh informal, nelayan, dan pekerja harian. Perlindungan ini dinilai penting untuk memberikan rasa aman terhadap risiko kerja yang kerap dihadapi kelompok tersebut.
Untuk mendukung percepatan ini, Dinas Sosial bersama perangkat daerah terkait kini melakukan pemetaan ulang serta verifikasi langsung di lapangan. Proses ini melibatkan koordinasi lintas sektor guna memastikan tidak ada warga yang layak menerima bantuan namun terlewat dari sistem.
Arfiansyah menambahkan, pembaruan DTSN akan terus dilakukan secara berkala melalui usulan dari pemerintah daerah ke pusat. Dengan langkah ini, Pemkot optimistis program perlindungan sosial di Balikpapan akan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
“Target kami jelas, tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran, dan semua warga yang berhak bisa terlindungi,” tegasnya.
Dengan percepatan validasi DTSN dan penguatan program sosial, Pemkot Balikpapan menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkecil kesenjangan sosial di daerah.(Adv Diskominfo Balikpapan)
