Banjir di Karang Joang Diduga Akibat Proyek Tol Balikpapan-IKN

BALIKPAPAN — Sebagian wilayah Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, khususnya di Jalan Tepo Kilometer (KM) 10 terendam banjir yang diduga akibat proyek pembangunan Jalan Tol Balikpapan-IKN.

Kabar tersebut ramai diperbincangkan publik. Warga menilai proyek tersebut menyebabkan saluran air meluap dan memperparah genangan di permukiman.

Baca Juga: Akibat Rusuh di Pengadilan, Sidang Kasus Tambang Ilegal di Balikpapan Kini Dikawal Polisi

Ketua RT 6 Karang Joang, Naim mengungkapkan, sekitar 70 persen warganya terdampak banjir akibat proyek tersebut.

Baca Juga: Banjir Melanda Sepaku, DPRD PPU Minta Masyarakat Satukan Persepsi

Ia membeberkan sistem drainase di sekitar tol tidak tertata dengan baik, sehingga air hujan tidak mengalir dengan lancar.

"Parit-paritnya kecil, sehingga air meluap ke jalan dan permukiman. Sejak Agustus 2024, banjir besar sudah terjadi berulang kali, terutama di RT 6 dan sekitarnya," ucap Naim, Jumat 28 Maret 2025.

Selain RT 6, wilayah lain seperti RT 5, 48, dan 62 juga mengalami dampak serupa.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Karang Joang, Japar Sodik mengaku laporan ini sudah beberapa kali disampaikan ke DPRD Balikpapan, tapi belum ada tindakan konkret.

"Kami sudah menyampaikan aspirasi ke Komisi III DPRD Balikpapan agar drainase diperbaiki secara permanen. Setiap kali hujan, saluran air tersumbat oleh lumpur yang menyebabkan genangan semakin parah," kata Sodik.

Camat Balikpapan Utara, Muhammad Fadli Paturrahman, mengakui bahwa intensitas banjir di wilayahnya meningkat setelah proyek tol berjalan.

Ia menjelaskan, pemerintah kecamatan telah menggelar rapat dengan berbagai pihak, termasuk pengembang jalan tol untuk mencari solusi.

"Hasil pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Balai Jalan, dan PT Adhi Karya selaku kontraktor proyek tol, serta lainnya, kami meminta agar segera dibuat drainase tambahan. Harapannya, langkah ini bisa mengurangi dampak banjir di RT 5 dan RT 6 yang paling terdampak," jelasnya.

Fadli menyebut banjir di wilayah Karang Joang sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun intensitasnya meningkat setelah pembangunan tol.

Menurutnya, salah satu kendala utama tersumbatnya saluran air akibat sedimentasi lumpur.

"Kami sudah menyepakati beberapa langkah, termasuk pembersihan bozem di perumahan terdampak serta pembuatan sistem drainase baru untuk mengalirkan air dengan lebih efektif. Kami juga mendorong agar Dinas PU dan pihak balai jalan segera menindaklanjuti masalah ini," ungkapnya.

Namun, Fadli mengakui pihak kontraktor proyek tol sulit ditemui oleh warga yang terdampak.

Karena itu, pihak kecamatan akan mengusulkan kepada DPRD Balikpapan untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar kontraktor bisa dimintai pertanggungjawaban.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri menyesalkan sikap kontraktor yang dinilai kurang peduli terhadap dampak lingkungan dari proyek tol.

Ia berencana memanggil pihak terkait untuk RDP guna mencari solusi atas permasalahan ini.

"Kami akan memanggil pihak proyek setelah Lebaran untuk meminta pertanggungjawaban mereka terkait dampak yang ditimbulkan. Saya tidak suka dengan dampak banjir yang seperti ini," tegas Yusri. (*)