SAMARINDA — Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI, Nicolaus Teguh Budi Harjanto, mengunjungi Universitas Mulawarman (Unmul) dalam rangka menyerap pandangan para akademisi terkait perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam pertemuan itu, sejumlah pejabat Unmul turut hadir, termasuk Rektor, para dekan dan beberapa akademisi (dosen) dari latar belakang berbeda.
Sejumlah akademisi menyampaikan pandangan beragam. Mulai dari masa depan lingkungan sekitar IKN, keterlibatan masyarakat Kaltim dalam pembangunan IKN, tata kelola, hingga dampak perekonomian masyarakat Kaltim atas kehadiran IKN di Bumi Etam.
Menanggapi masukan tersebut, Teguh berkomitmen menyampaikan pendapat para akademisi ke Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
"Ya, tentu semua masukan, catatan ini semua nanti akan kami laporkan kepada Bapak Wapres dan tentunya nanti akan dibawa ke Bapak Presiden," ucapnya usai dialog, Rabu 29 Oktober 2025.
Menurutnya, sejumlah hal yang disampaikan para akademisi memiliki nilai strategis dan cukup relevan dengan arah pembangunan IKN.
"Nah, itu nanti saya kira ada hal-hal yang sifatnya memang strategis, ada hal-hal yang sifatnya teknis operasional," ujar Teguh.
Ia menambahkan, pembahasan lebih detail terkait aspek teknis operasional seperti pembangunan pusat riset dan peran perguruan tinggi akan dilakukan kemudian secara lebih spesifik.
"Bahwa nanti kemudian ada banyak hal yang sifatnya teknis operasional misalnya terkait dengan pembangunan pusat riset ataupun juga terkait dengan pembangunan kampus dan seterusnya mungkin nanti tentu itu akan dibahas secara lebih spesifik," katanya.
Salah satu pembahasan yang menjadi catatan penting pada pertemuan itu, terkait penemuan sekitar 4.000 hektar tambang ilegal yang mengepung IKN.
Temuan itu terungkap saat Otorita IKN dan sejumlah pihak bertemu dan membahas masalah ini, Rabu 15 Oktober 2025.
Beberapa tindakan mereka menanam dan memasang plang larangan di bekas tambang ilegal wilayah Bukit Tengkorak, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tentu saja aktivitas semacam itu telah merusak lingkungan serta kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan.
Menanggapi itu, Teguh Budi Harjanto, mengaku akan melaporkan masalah ini kepada Wakil Presiden, Gibran Raka Buming Raka.
"Semua laporan tentu akan menjadi perhatian," ucapnya.
Ia memastikan persoalan tersebut tidak akan diabaikan dan akan menjadi perhatian serius pemerintah.
"Nanti kami akan laporkan lagi ke pak Wapres supaya sekali lagi semua aparat penegak hukum memberikan atensi, support untuk penegakan hukum agar lebih baik," tuturnya. (Ali)
