BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai susun strategi bertahan menghadapi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
Bagaimana tidak, pemangkasan DBH oleh pusat bikin kaget para pejabat. Bahkan, informasinya DBH Kota Taman ini dipangkas sekitar 80 persen di 2026.
Memang, tantangan yang kerap dihadapi daerah terkait dana transfer adalah ketergantungan DBH. Begitu kata Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris dalam rapat paripurna bersama dewan, Jumat 20 September 2025, alam.
“Baik itu sebagai daerah pengolah, daerah penghasil, maupun daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil (semua menghadapi tantangan itu),” terang Agus Haris.
Sejumlah strategi menghadapi pemangkasan anggaran ini pun tengah dirancang. Misalnya kebijakan optimalisasi pajak daerah, Pemkot memakai cara pengadaan sistem digitalisasi pajak, integrasi pajak, dan wajib pajak instansi.
Selain pajak, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui pengelolahan kekayaan daerah. Bahkan, Pemkot Bontang akan menerapkan kebijakan Intensifikasi dan ekstensifikasi.
Mereka juga bakal fokus pada sinkronisasi kegiatan program yang sejalan dengan prioritas nasional.
Di lain sisi, transparansi laporan transfer daerah perlu diperkuat. “Ini agar meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat dan alokasi transfer terus meningkat setap tahun,” ucapnya.
Lebih lanjut, politisi Gerindra itu menambahkan, bahwa pemerintah menerapkan kebijakan lainnya seperti optimalisasi BUMD. Termasuk optimalisasi aset daerah yang bekerja sama dengan pihak ketiga.
Kemudian optimalisasi kas daerah melalui investasi jangka pendek. Serta Pengembangan skema non-APBD seperi kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan pemanfaatan program perusahaan dalam membiayaai pembangunan daerah.
Dalam pertemuan itu, Agus Haris mengakhiri pembicaraan dengan mengajak semua birokrat agar menjalankan pemerintahan dengan baik dan pro rakyat.
“Saya berharap APBD 2026 bisa sehat, responsif, dan pro rakyat melaui sinergi Pemerintah, DPRD dan masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui, tahun ini DBH Bontang mencapai Rp1,2 triliun. Tapi, berdasarkan perhitungan alokasi, Bontang hanya menerima DBH Rp 290 Miliar di tahun 2026. (*)
