BALIKPAPAN — Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, harap pemerintah pusat tidak memotong Dana Bagi Hasil (DBH) dalam skema transfer ke daerah.
Sebab pemotongan DBH mengganggu jalannya pembangunan dan berbagai program prioritas daerah.
Dia mendengar kabar bahwa potensi pemotongan DBH tidak terjadi. Namun, dia belum bisa memastikan.
“Kita belum bisa memastikan karena belum ada pernyataan resmi secara tertulis dari pemerintah pusat,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.
Informasi yang beredar masih tersirat dan belum ada pemberitahuan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran DBH yang akan disalurkan ke daerah.
“Kita berharap jangan sampai ada pemotongan DBH. Karena tentu akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah, tidak hanya di Balikpapan tapi di seluruh Indonesia,” tegas Rahmad.
Lebih jauh dia menjelaskan DBH adalah komponen penting pembiayaan daerah, khususnya untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan banjir, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
“Kita bersyukur kalau jumlah DBH tetap, apalagi kalau dinaikkan. Kalau ditambah, tentu lebih bagus. Tapi intinya, tetap bersyukur, yang penting jangan sampai dipotong,” tambahnya.
DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan negara dan dibagikan ke daerah berdasarkan persentase tertentu.
DBH mencakup DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA). Pemerintah pusat menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara pada tahun berjalan.
Transfer ke Daerah Tahun 2025 Capai Rp200 Triliun
Pada tahun anggaran 2025, pemerintah pusat mengalokasikan Rp200 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Termasuk di dalamnya DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dari total tersebut, sekitar Rp125 triliun merupakan dana perimbangan yang menjadi penopang utama anggaran daerah.
Kata Rahmad pihaknya akan terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
Ia berharap ada kepastian agar pemerintah daerah dapat merancang dan menjalankan program pembangunan dengan lebih optimal.
“Nanti kalau sudah ada kejelasan, kami akan sampaikan informasinya kepada semua pihak yang berkepentingan,” tutupnya. (*)
