BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tak akan terganggu meski adanya rencana pemangkasan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan hingga kini belum ada pemberitahuan resmi terkait pemangkasan tersebut.
Namun, informasi yang beredar menyebutkan pemangkasan anggaran terjadi di seluruh Indonesia.
“Secara tertulis belum ada penyampaian, tapi secara informasi memang ada pemangkasan di setiap daerah. Jadi bukan hanya Balikpapan, melainkan seluruh Indonesia,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).
Prioritas Pendidikan dan Kesehatan
Pemkot mengaku akan mengedepankan strategi agar program prioritas tidak terdampak kebijakan penghematan.
Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dipastikan jadi perhatian utama dalam alokasi APBD 2026.
“Yang penting pendidikan dan kesehatan jangan sampai terganggu. Termasuk BPJS Kesehatan, itu tidak boleh dipotong karena menyangkut langsung kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, program di luar kebutuhan dasar masih memungkinkan ditunda. Misalnya, pembangunan gedung atau kegiatan seremonial bisa dialihkan ke tahun berikutnya jika kondisi keuangan daerah benar-benar terpengaruh.
Menyusun Strategi Efisiensi
Rahmad menambahkan, strategi yang akan ditempuh Pemkot berupa simulasi anggaran, untuk menentukan mana program yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa ditunda.
“Kita lihat kondisinya. Kalau sifatnya seremonial atau pembangunan gedung yang bisa ditunda, mungkin akan dipotong. Yang jelas, pendidikan dan kesehatan tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Ia berharap, melalui penyesuaian strategi anggaran, masyarakat tidak akan kehilangan manfaat dari layanan publik yang vital.
“Mudah-mudahan APBD 2026 nanti tetap bisa berjalan baik dan program-program prioritas tidak terganggu,” pungkasnya. (*)
