BONTANG — Fraksi Golkar DPRD Bontang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Pernyataan itu disampaikan perwakilan Fraksi Golkar DPRD Bontang, Alfin Rausyan Fikry, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap Raperda Perubahan APBD Bontang 2026 dalam Rapat Paripurna, Selasa 8 September 2026.
Raperda Perubahan APBD 2026, kata dia, disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kondisi dan kemampuan fiskal daerah.
Tentunya berkaitan juga dengan perubahan asumsi pendapatan dan pembiayaan, serta perkembangan kebutuhan pelayanan pemerintah dan masyarakat.
Alfin dalam kesempatan itu menambahkan, Fraksi Golkar mencermati adanya peningkatan pendapatan daerah 1,49 persen.
Tapi, saat yang sama, terjadi penurunan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar 44,95 persen berdasarkan hasil audit.
Kondisi tersebut, tambah dia, tentu saja berdampak terhadap penyesuaian belanja daerah.
“Berdasarkan hasil audit, kondisi tersebut menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas dan berdampak pada penyesuaian belanja daerah sebesar 5,64 persen,” ucap Alfin.
Fraksi Golkar menilai kenyataan ini perlu disikapi secara realistis dan terukur. Penyesuaian anggaran, menurut mereka, tidak boleh hanya berorientasi pada perubahan angka.
Tapi harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik.
Karena itu, setiap perubahan alokasi anggaran diminta benar-benar didasarkan pada skala prioritas, urgensi, kemampuan pelaksanaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Beri Apresiasi ke Pemkot
Selain bicara kondisi fiskal, Fraksi Golkar Bontang juga mengapresiasi sejumlah capaian Pemkot Bontang sepanjang 2026.
Salah satunya, tiga predikat terbaik satu Regional Kaltim dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi Tahun 2026.
Capaian tersebut mencakup bidang penurunan tingkat pengangguran, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Fraksi Golkar menilai capaian itu menunjukkan keterbatasan fiskal tak jadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk tetap meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
“Fraksi Partai Golongan Karya berharap prestasi yang telah diraih dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Alfin. (Caca)
