KALTIM — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, didaulat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029.
Penetapan itu berlangsung secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025.
"Alhamdulillah, kemarin secara aklamasi Gubernur Kalimantan Timur diminta untuk menjadi Ketua APPSI. Sekarang lagi menyusun formaturnya," ujar Rudy kepada awak media.
Langkah Rudy
Rudy tegas, amanah yang diembannya itu bukan jabatan seremoni. Kata dia, APPSI di bawah kepemimpinannya akan berperan aktif perjuangkan kepentingan daerah.
Rudy bilang, langkah pertama yang akan ia tempuh adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Sebab menurutnya, ketimpangan pembangunan hingga kini tampak sekali masih jadi persoalan yang belum tuntas.
"Harus bisa sinergi bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan terutama berkaitan dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan," tandasnya.
Ia menilai, setiap provinsi punya karakteristik berbeda, baik dari segi geografis, kepadatan penduduk, maupun sumber daya.
Karena itu, kebijakan nasional harus mempertimbangkan kondisi unik tersebut . Supaya tidak menciptakan kesenjangan baru.
"Masih banyak sekali kegiatan di setiap provinsi yang berbeda-beda persoalannya. Ada yang banyak pulaunya, ada yang luas wilayahnya tapi penduduknya kurang, dan ada yang penghasil sumber daya alam," jelas Rudy.
Politisi Golkar itu juga menyoroti secara khusus daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim, Riau, dan Papua.
Katanya, daerah tersebut selama ini belum mendapat porsi pembangunan yang sepadan dengan kontribusinya terhadap keuangan negara.
"Ini akan kita sinergikan agar nanti pemerintah provinsi tidak hanya sebagai penikmat atau menikmati kebijakan, tetapi bisa memberikan kebijakan terutama di dalam penyusunan APBN," ujarnya.
Ia berkomitmen di bawah kepemimpinannya, APPSI memperjuangkan keterlibatan kepala daerah dalam proses perumusan kebijakan fiskal nasional.
Termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah (TKD), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
"Begitu juga dana DAU, dana TKD, dana DBH itu bisa memberikan kontribusi. Supaya kita tidak hanya mendapatkan benefit saja, tetapi kita bisa memberikan kontribusi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan terutama yang berkaitan dengan APBD, APBN maupun kebijakan fiskal," paparnya.
Lebih jauh dia menyatakan sangat penting mengubah paradigma hubungan pusat dan daerah.
Bahkan, masih kata Rudy, pemerintah provinsi harusnya jadi bagian dari perencana kebijakan, bukan pelaksana semata-mata.
"Saatnya pemerintah provinsi juga memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan. Kita tidak hanya menerima hasil, tapi ikut menentukan arah kebijakan nasional," ucapnya. (Ali)
