KALTIM — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji menegaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Kaltim saat ini berada pada level paling rendah sepanjang sejarah pengelolaan keuangan daerah.
Tren tersebut menurutnya merupakan hasil dari perbaikan tata kelola belanja dan pengendalian program yang semakin efektif dalam beberapa tahun terakhir.
Ia mengungkapkan dalam kurun empat tahun terakhir, Silpa Kaltim terus mengalami penurunan signifikan ketimbang periode sebelumnya, yang sempat mencatat sisa anggaran dalam jumlah fantastis.
“Silpa kita memang selalu ada setiap tahun. Tapi sekarang ini justru yang terendah dalam sejarah. Dulu bisa sampai Rp5 triliun bahkan (hampir) Rp7 triliun.”
“Sekarang Silpa kita sudah di bawah Rp1 triliun, kisarannya sekitar Rp500 miliar sampai Rp680 miliar,” ujar Seno saat ditemui di depan ruangannya, Senin 19 Januari 2026.
Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang semakin optimal dalam merealisasikan program dan kegiatan pembangunan.
“Artinya kinerja pemerintah berjalan dengan baik. Nah, ini yang kita harapkan. dan mudah-mudahan ke depan juga akan akan semakin baik lagi,” lanjutnya.
Seno menjelaskan, keberadaan Silpa dalam APBD pada dasarnya tidak bisa dihapuskan sepenuhnya.
Salah satu faktor utama penyumbang Silpa berasal dari mekanisme lelang kegiatan, di mana nilai kontrak yang disepakati lebih rendah dari pagu anggaran awal.
“Silpa pasti akan ada. Salah satunya dari sisa lelang. Misalnya pagu Rp2 miliar, hasil lelangnya Rp1,9 miliar, maka sisanya masuk Silpa. Itu hal yang wajar dalam pengelolaan anggaran,” jelas Seno.
Ia menambahkan, semakin kecil Silpa yang tercatat, semakin besar pula anggaran yang benar-benar tersalurkan ke masyarakat. Artinya, Silpa harus diminimalisir.
“Yang kita dorong adalah bagaimana Silpa itu semakin kecil dari tahun ke tahun," harap Seno.
Lebih lanjut, ia menekankan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus pada percepatan realisasi belanja, tetapi juga pada ketepatan perencanaan sejak tahap awal.
Program yang disusun secara matang, kata dia, akan lebih mudah dilaksanakan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Melalui langkah percepatan proses lelang, pengawasan berkala, serta penguatan perencanaan dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD), Pemerintah Kaltim menarget penurunan Silpa secara berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas keuangan.
“Kita ingin di pertengahan semester nanti kita sudah melihat gambaran berapa silpa kita ke depan. Nah, itu yang selalu disampaikan,” pungkasnya. (Ali)
