KUTIM — Media massa memiliki peran dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
Pemberitaan dan kritik yang disampaikan secara konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan serta pelayanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur, Ronny Bonar H. Siburian, mengatakan kemitraan pemerintah dengan media harus tetap menghormati independensi pers.
Menurutnya, hubungan tersebut tidak boleh membatasi wartawan dalam menyampaikan fakta maupun menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Ronny menjelaskan, media juga berperan membantu masyarakat memahami program pembangunan dan kebijakan daerah.
Di sisi lain, pemberitaan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Ia menilai kritik yang disampaikan secara konstruktif dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan, sekaligus menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, kemitraan dengan insan pers perlu dibangun melalui komunikasi yang baik tanpa mengesampingkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Ronny berharap media dapat terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan keberimbangan dalam pemberitaan.
“Pemberitaan yang objektif dan berimbang diharapkan membantu masyarakat memahami kebijakan daerah sekaligus memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi dan kritik yang diperlukan untuk perbaikan pelayanan publik,” pungkasnya. (Adv)
