Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan memastikan dukungannya terhadap penguatan pengawasan lingkungan, khususnya terhadap kegiatan industri besar yang menjadi kewenangan pusat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menanggapi peran dan kehadiran Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Kalimantan.
Menurut Sudirman, pengawasan lingkungan memang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan dilakukan secara bertingkat, mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga daerah.
"Untuk industri besar yang jadi kewenangan pusat, kami tidak langsung masuk kecuali mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup," ujarnya, Senin (7/7/2025).
Sudirman menambahkan bahwa DLH Balikpapan hanya menerbitkan dokumen lingkungan untuk industri atau kegiatan yang menjadi ranah kewenangannya. Sementara untuk perusahaan berskala besar, dokumen tersebut diterbitkan langsung oleh kementerian.
“Kalau dokumennya dari pusat, tentu pengawasan juga menjadi ranah kementerian. Tapi kalau kami diminta mendampingi atau dilibatkan, kami siap mendukung,” katanya.
Ia juga menilai keberadaan Pusdal LH Kalimantan akan memperkuat fungsi pengawasan di daerah. Lembaga ini, kata dia, menjadi perpanjangan tangan Kementerian LH yang memiliki kapasitas untuk langsung bertindak bila ditemukan dugaan pencemaran lingkungan, termasuk di Balikpapan.
“Tetap harus berkoordinasi dengan kami di daerah. Jadi tidak serta-merta turun tanpa koordinasi,” tambahnya.
Sudirman mengungkapkan bahwa selama ini, koordinasi antara DLH Balikpapan dan instansi lain berjalan cukup baik. Beberapa kasus penting bahkan ditangani secara lintas sektor, seperti insiden tumpahan limbah acid milik Pertamina serta kebakaran di PT Balikpapan Environmental Services (BES).
“Kami selalu terbuka untuk bersinergi. Pengawasan lingkungan bukan hanya soal tanggung jawab administratif, tapi juga soal kepedulian terhadap masa depan kota ini,” tandasnya.
