SAMARINDA — Pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan suatu daerah, namun seringkali tantangan muncul dari kurangnya koordinasi antar lembaga.
Di berbagai wilayah, termasuk Kota Samarinda, masalah tumpang tindih proyek infrastruktur disoroti Wakil Rakyat.
Fenomena ini, yang acapkali diakibatkan oleh lemahnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD), menimbulkan berbagai kerugian yang berdampak langsung pada masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan bahwa minimnya sinkronisasi ini berujung pada pemborosan anggaran yang signifikan.
Bayangkan, sebuah jalan yang baru saja diperbaiki dengan dana publik, tiba-tiba harus dibongkar kembali untuk pemasangan atau perbaikan pipa air.
Dia menambahkan bahwa ini bukan saja merusak infrastruktur yang baru jadi, tapi menciptakan ketidakefisienan dalam layanan dasar seperti penyediaan air bersih.
Keluhan masyarakat tentang jalan yang berulang kali dibongkar menjadi bukti koordinasi antarlembaga belum berjalan maksimal.
“Ini bukti bahwa koordinasi antar lembaga belum berjalan maksimal,” ucap Deni kepada awak media belum lama ini.
Salah satu contoh konkret yang disebutkan adalah proyek pedestrian di Jalan Juanda. Belum genap enam bulan rampung, proyek ini kembali rusak akibat pekerjaan penggantian pipa sekunder.
Kejadian seperti ini menunjukkan tidak adanya perencanaan jangka panjang yang terpadu, yang pada akhirnya merugikan warga sebagai pengguna jalan dan pembayar pajak.
“Belum genap enam bulan (selesai pekerjaan), sudah dibongkar lagi. Ini tandanya perencanaan jangka panjang masih minim. Warga yang dirugikan,” tandasnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Deni menekankan perlunya penyelarasan program yang kuat, khususnya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Perumda Air Minum (PDAM) Samarinda.
Lebih dari itu, ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk menyusun sebuah blueprint pembangunan infrastruktur terintegrasi.
Blueprint ini harus mencakup detail penting seperti umur teknis pipa, jadwal pemeliharaan yang terencana, dan prioritas wilayah pembangunan.
Pendekatan yang reaktif, menurut dia, dalam pembangunan infrastruktur sudah tidak relevan lagi. Masa depan pembangunan harus berbasis data dan perencanaan yang matang.
“Harus jelas usia teknis pipa. Kapan diganti. Di mana titik‑titik kritisnya. Kita tak bisa lagi hanya bekerja reaktif. Semua harus berbasis data dan perencanaan,” tegasnya.
Dengan adanya blueprint yang jelas, kata Deni, setiap lembaga dapat melihat gambaran besar, memahami peran masing-masing, dan menyelaraskan jadwal proyek agar tidak saling tumpang tindih.
Ini akan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien, infrastruktur yang dibangun memiliki daya tahan optimal, dan pelayanan publik dapat berjalan tanpa hambatan yang tidak perlu. (Adv)
