KUTIM — Pemkab Kutim menanam jagung di lahan pertanian seluas 100.000 hektare, terdiri dari 20.000 hektare tanaman jagung, sedangkan 80.000 hektare untuk tanaman lainnya, seperti sayuran.
"Kami di Kutim sangat mendukung upaya nasional untuk mencapai swasembada pangan," ucap Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam rilis ProKutim, di Sangatta, Rabu 22 Januari 2025.
Penanaman ini berlokasi di lahan kosong milik perusahaan kelapa sawit yakni PT Kemilau Indah Nusantara (KIN), Kecamatan Bengalon, pada Selasa 21 Januari 2025.
Baca Juga: Pjs Bupati Kutim Tekankan Independensi BPD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan
Ardiansyah mengatakan, sektor perkebunan kelapa sawit di Kutim juga terus berkembang, namun pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian lain, termasuk jagung, sebagai bagian dari strategi diversifikasi komoditas.
"Kutim sudah menunjukkan potensi besar dalam sektor perkebunan, terutama sawit, yang menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selain itu kami terus mendorong pengembangan perkebunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Diketahui program swasembada pangan 2025 merupakan gagasan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), karena itu ia berharap dukungan dari TNI dan Polri dalam pelaksanaan program di Kutim dapat terlaksana dengan baik.
“Kami yakin, dengan bantuan TNI dan Polri, program ini akan mencapai targetnya. Meskipun sawit telah menjadi primadona, jagung juga memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan,” tutur Ardiansyah.
Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan mengatakan program penanaman jagung yang diinisiasi Polri, merupakan langkah awal terciptanya swasembada pangan.
"Kami akan terus memantau perkembangan tanaman, mulai dari penanaman hingga perawatan dan panen,” ucapnya.
Ia mengatakan untuk Kabupaten Kutai Timur ditargetkan penanaman jagung pada tahap awal seluas 400 hektare di seluruh wilayah, dengan 135 hektare di antaranya telah siap untuk ditanam.
"Kami berharap program penanaman jagung serentak ini dapat meningkatkan produksi jagung nasional, yang akan membantu memperkuat ketahanan pangan di Indonesia," jelas AKBP Chandra. (*)