KUKAR — Perwakilan Apindo Kutai Kartanegara (Kukar), Agung soroti kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya pada sektor pengembangan sumber daya manusia (SDM) di kabupaten Kutai Kartanegara.
“Terjadi penurunan alokasi CSR sekitar 40 hingga 70 persen. Namun, komitmen perusahaan tetap sama, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” ucap Agung, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, pola distribusi CSR maupun Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) selama ini telah mengikuti ketentuan yang mencakup delapan bidang, salah satunya pemberdayaan ekonomi.
Program-program tersebut tetap dijalankan dengan fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dan berkelanjutan secara ekonomi.
Menurutnya efektivitas program lebih penting dibandingkan besaran anggaran yang digelontorkan. Sebab, program dengan dana besar tidak akan berdampak jika tidak tepat sasaran.
“Yang terpenting bukan besar kecilnya anggaran, tapi apakah program itu tepat sasaran atau tidak,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Agung mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait pola pikir masyarakat.
Ia menyebut tingkat keberhasilan program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat bahkan hanya mencapai sekitar 20 persen.
“Perubahan mindset menjadi hal penting. Ini tantangan terbesar dalam program pemberdayaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dibutuhkan kolaborasi erat antara dunia usaha dan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, termasuk bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Harapannya, pekerja tidak hanya bergantung pada pekerjaan, tetapi juga bisa menjadi pelaku usaha atau bahkan investor,” ucapnya.
Agung juga menuturkan bahwa kebutuhan masyarakat sebenarnya telah dipetakan melalui kajian di masing-masing desa, dengan melibatkan forum publik bersama pemerintah desa dan kabupaten.
Potensi lokal seperti pertanian dan peternakan menjadi dasar dalam penyusunan program CSR.
Namun demikian, konsistensi dan sinergi lintas pihak dinilai masih perlu diperkuat. Ia menegaskan, pembangunan ekonomi tidak dapat hanya bergantung pada CSR perusahaan, tetapi membutuhkan peran aktif pemerintah.
Dari sisi pengawasan, setiap perusahaan diwajibkan menyusun Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM).
Jika tidak dilaksanakan, hal tersebut dapat berdampak pada perizinan perusahaan, bahkan berpotensi dikenakan sanksi pidana jika terjadi penyimpangan.
“Secara umum perusahaan sudah menjalankan kewajiban CSR. Yang perlu diperkuat saat ini adalah kolaborasi agar program lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri,mengungkapkan pihaknya tengah mendorong pembentukan satgas terpadu untuk menangani berbagai persoalan hubungan industrial.
“Kami melakukan audiensi dengan serikat buruh, konfederasi, APINDO, dan OPD. Salah satu hasilnya adalah pembentukan satgas terpadu,”ucap Aulia.
Ia menjelaskan, satgas tersebut akan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, serta aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
Tujuannya untuk mempercepat penanganan persoalan ketenagakerjaan, mulai dari hubungan industrial, pengupahan, hingga pemenuhan hak-hak pekerja.
“Selama ini pertemuan seperti ini hanya momentum tahunan, misalnya saat 1 Mei. Ke depan, dengan satgas ini, koordinasi bisa dilakukan setiap saat,” ujarnya.
Menurut Aulia, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi leading sector dalam pembentukan satgas tersebut.
" keberadaan satgas mampu memberikan manfaat nyata bagi pekerja, khususnya dalam menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan," pungkasnya. (Sap)
