BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berjanji akan terus menjamin akses layanan kesehatan bagi warga miskin di tengah proses evaluasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud memastikan pembaruan data bukan berarti penghentian kepesertaan secara sepihak, tapi langkah penataan agar bantuan tepat sasaran.
“Prinsip kami jelas, jangan sampai ada warga Balikpapan yang tidak mendapatkan layanan kesehatan hanya karena terkendala biaya. Itu tidak boleh terjadi,” ucap Rahmad kepada awak media, Sabtu 14 Februari 2026.
Menurut dia, evaluasi ini untuk memastikan data penerima sesuai kondisi lapangan.
Pemerintah mau menghindari data ganda maupun peserta yang secara ekonomi sudah mampu tapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.
“Kita ingin datanya valid dan akurat. Kalau ada yang dobel atau sebenarnya sudah mampu, tentu harus disesuaikan. Supaya anggaran benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Warga yang memenuhi kriteria kurang mampu tetap bisa difasilitasi melalui skema BPJS Kesehatan kelas 3 sesuai ketentuan.
Pemerintah kota, kata dia, menyiapkan mekanisme supaya masyarakat yang butuh tidak kehilangan akses layanan.
“Kalau memang memenuhi syarat, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Layanan kesehatan tetap berjalan, tidak serta-merta berhenti,” ucapnya.
Rahmad menambahkan, selain peningkatan fasilitas layanan dan sumber daya tenaga medis, Pemkot juga fokus pada keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu.
“Anggaran yang kami kelola harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang nyata. Itu komitmen kami,” tutur Rahmad.
Diketahui, kekhawatiran sempat muncul di tengah masyarakat setelah beredar informasi mengenai penyesuaian data PBI.
Sejumlah warga mengaku cemas apabila kartu BPJS mereka menjadi tidak aktif.
Salah seorang ibu rumah tangga di Balikpapan Utara, Santi, mengatakan ia sempat waswas karena mengandalkan BPJS untuk pemeriksaan kesehatan rutin anaknya.
“Takut kalau tiba-tiba tidak aktif. Biaya berobat sekarang mahal,” katanya.
Namun, setelah mendapatkan penjelasan pihak kelurahan, ia mengetahui masih ada prosedur pengajuan apabila memang memenuhi kriteria penerima bantuan.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 96.757 warga Kalimantan Timur mendadak berstatus nonaktif sebagai peserta PBI JKN per Februari 2026.
Lonjakan penonaktifan ini terjadi setelah pemerintah pusat melakukan pemutakhiran data kesejahteraan nasional.
Penonaktifan tersebut bukan karena tunggakan iuran atau persoalan teknis di daerah, melainkan dampak pembaruan data oleh Kementerian Sosial.
Penonaktifan terbesar terjadi di area kerja Cabang Samarinda meliputi Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu dengan total 64.684 peserta.
Sementara Cabang Balikpapan yang mencakup Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, dan Berau mencatat 32.073 peserta nonaktif. (Han)
