KALTIM — Fraksi PDIP DPRD Kaltim sampaikan kritik dan masukan mereka kepada pemerintah dalam agenda rapat paripurna Minggu lalu.
Mewakili Fraksi PDIP, Guntur melaporkan faktor penghambat yang dialami pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kaltim.
Pelaku UMKM, kata Guntur, sulit sekali mengakses modal usaha. Bahkan rendahnya alokasi anggaran dari pemerintah. Hingga pemerintah abai mendampingi.
Konsekuensinya, tidak saja memengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Tapi berimplikasi ke perekonomian lokal hingga kurangnya pendapatan asli daerah (PAD).
"Di Kaltim hanya sedikit pelaku UMKM yang memiliki akses ke perbankan, sisanya hanya bergantung pada modal pribadi dan pinjaman ke saudara,” ucapnya.
Setelah reses, Fraksi PDIP temukan fakta banyak pelaku UMKM sulit mendapat pinjaman modal dan investor untuk memperbesar usahanya.
Dia menilai justru lembaga keuangan yang acapkali mempersulit rakyat mengajukan pinjaman modal, karena regulasi rumit dan cukup panjang.
Bahkan menurutnya, lembaga keuangan saat ini tidak memperhatikan prospek UMKM dalam jangka panjang.
Lebih jauh Guntur menyampaikan hambatan pertumbuhan UMKM di Kaltim lantaran pembatalan sejumlah program bantuan pemerintah untuk pelaku usaha.
"Dari data laporan keuangan daerah pemerintah tidak hanya membatalkan pelatihan, tetapi juga menghilangkan kesempatan UMKM untuk melakukan pameran,” tandasnya.
Sehingga para pelaku usaha tidak lagi memiliki ruang untuk meningkatkan viralitas produknya. Selain itu, pelaku usaha banyak mengeluhkan tindak lanjut program pelatihan dari pemerintah.
Masyarakat tidak mendapat bimbingan pemerintah setelah dibekali ilmu usaha, sehingga masyarakat tak mampu mengimplementasikan ilmu baru yang didapatkan.
Keberhasilan program pelatihan, kata Guntur, hanya akan terjadi kalau pemerintah hadir setelah pelatihan. Membantu masyarakat menyelesaikan tantangan usaha yang sedang dihadapi.
Sebagai contoh pelaku UMKM di Kota Samarinda, kesulitan menembus pasar yang lebih luas akibat kurangnya pemahaman strategi pemasaran dan promosi.
"Data menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha tidak mengerti tentang cara brending, dan pemasaran digital semakin penting di era digitalisasi dan globalisasi saat ini,” tandasnya.
Untuk itu Fraksi PDIP DPRD Kaltim mengusulkan langkah menyelesaikan masalah pelaku usaha kecil, dengan pengalokasian anggaran lebih besar dan pendampingan terhadap mereka. (Wira)
